Misteri Kematian Wakil Rektor IT&B Indonesia di Berastagi Terungkap, Begini Kronologinya
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa unsur buruh akan dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh yang dibentuk pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi massa buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
"Di situ juga karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua, bisa cepat dapat informasinya," kata Dasco.Baca Juga:
Ia menjelaskan, Satgas PHK tersebut dibentuk untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah, sistem outsourcing, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja.
Dengan keterlibatan langsung perwakilan buruh, diharapkan alur pelaporan menjadi lebih cepat dan tidak berbelit.
"Masalah upah, sistem outsourcing, kemudian kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang," ujarnya.
Dasco menambahkan, pemerintah juga membuka ruang intervensi terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan agar tidak langsung melakukan PHK.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah bahkan dapat mengambil langkah pengelolaan sementara.
"Kalau perusahaan itu ada kesulitan, akan dibantu. Kalau sudah tidak mampu, bisa diambil alih supaya buruh tetap punya tempat bekerja," kata dia.
Pembentukan Satgas PHK tersebut sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026.
Pemerintah menyebut langkah itu sebagai upaya mitigasi terhadap potensi PHK massal di tengah tekanan ekonomi global.
Prabowo dalam kesempatan terpisah menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pekerja terdampak PHK tanpa perlindungan.
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan. Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yan
PEMERINTAHAN
KEPULAUAN RIAU Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang pertama atau 1st International Conference on The Strait of Malacca (I
PEMERINTAHAN
BATU BARA Menurut informasi, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Umum Simpang Sei BejangkarTanjung Tiram, tepatnya di sekita
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dugaan pungutan liar atau pungli terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) K
HUKUM DAN KRIMINAL