Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa unsur buruh akan dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh yang dibentuk pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi massa buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
"Di situ juga karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua, bisa cepat dapat informasinya," kata Dasco.Baca Juga:
Ia menjelaskan, Satgas PHK tersebut dibentuk untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah, sistem outsourcing, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja.
Dengan keterlibatan langsung perwakilan buruh, diharapkan alur pelaporan menjadi lebih cepat dan tidak berbelit.
"Masalah upah, sistem outsourcing, kemudian kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang," ujarnya.
Dasco menambahkan, pemerintah juga membuka ruang intervensi terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan agar tidak langsung melakukan PHK.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah bahkan dapat mengambil langkah pengelolaan sementara.
"Kalau perusahaan itu ada kesulitan, akan dibantu. Kalau sudah tidak mampu, bisa diambil alih supaya buruh tetap punya tempat bekerja," kata dia.
Pembentukan Satgas PHK tersebut sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026.
Pemerintah menyebut langkah itu sebagai upaya mitigasi terhadap potensi PHK massal di tengah tekanan ekonomi global.
Prabowo dalam kesempatan terpisah menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pekerja terdampak PHK tanpa perlindungan.
Ia menyebut negara siap turun tangan jika perusahaan tidak lagi mampu bertahan.
"Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh," ujar Prabowo.
Selain Satgas PHK, pemerintah juga menyoroti program perumahan buruh dengan target pembangunan satu juta rumah di sekitar kawasan industri untuk menekan beban biaya hidup pekerja.*
(km/ad)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA