MAKASSAR — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sasaran.
Ia menyoroti potensi penyalahgunaan dana bantuan, khususnya untuk aktivitas seperti judi online (judol), yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat melakukan peninjauan langsung proses penyaluran BSU di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Makassar, Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga:
"Monitoring BSU agar tidak digunakan untuk bermain judol akan terus kami lakukan. Tadi ada penerima yang bilang 'tidak mungkin kami gunakan untuk judol, Pak Menteri'. Tapi tetap, kami akan komitmen untuk terus memantau," ujar Yassierli.
BSU merupakan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada pekerja formal yang terdampak dinamika ekonomi.
Baca Juga:
Yassierli menekankan bahwa BSU bukan sekadar dana bantuan, tetapi instrumen pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
"Kita terus kampanyekan agar BSU digunakan sebaik-baiknya. Beberapa penerima menyampaikan bahwa bantuan ini sangat membantu kebutuhan mereka. Ini yang harus dijaga, agar bantuan tidak disalahgunakan," tambahnya.
Hingga 26 Juli 2025, penyaluran BSU di Sulawesi Selatan telah mencapai 287.288 orang atau sekitar 65% dari total target 320.466 penerima.
Sementara itu, PT Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan kepada 119.816 orang dari 132.668 target, atau setara 90,31% realisasi.
Bantuan sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan disalurkan melalui bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah.
Bagi penerima yang belum memiliki rekening, penyaluran dilakukan melalui kantor pos terdekat.
"Skema penyaluran BSU saat ini sudah mencapai 92%. Kami menargetkan akhir bulan ini semuanya dapat terselesaikan," ujar Yassierli.
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
Ekonomi
MEDAN Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Hon
Entertainment
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi b
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan red notice untuk memburu J
Hukum dan Kriminal