Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
MEDAN — Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di empat kilang beras di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas isu beras oplosan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, sekaligus bagian dari pengawasan sektor pangan pada semester I tahun 2025.
Sidak pertama dilakukan di kilang beras yang berada di Deli Serdang dan Kawasan Industri Medan (KIM), yang sebelumnya diisukan memproduksi beras oplosan dengan merek Elephas Maximus dan Ramos Slyp.
Selain itu, sidak juga dilakukan di dua kilang lain yakni Bintang Jaya dan Padi Horas, bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda Sumut.
"Kami sudah dua kali melakukan sidak, dan dari kilang Bintang Jaya terdapat beberapa temuan, di antaranya kemasan beras premium yang tidak mencantumkan kualitas produk, alamat produsen, maupun tanggal produksi," jelas Ridho dalam paparan kinerja KPPU Kanwil I Medan, Selasa (29/7/2025).
Ridho menegaskan bahwa temuan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, di mana transparansi informasi pada kemasan menjadi hal yang penting.
Selain itu, terkait pasokan gabah, para pelaku usaha mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, meskipun diperkirakan masa panen akan mulai pada pertengahan Agustus.
"Penurunan produksi beras di lapangan berdampak pada persaingan memperoleh gabah yang menyebabkan kenaikan harga. Saat ini harga gabah di Sumut mencapai Rp8.200 per kilogram, sementara dari Aceh harga mencapai Rp8.400 hingga Rp8.600 per kilogram," ujarnya.
Ridho menambahkan, kenaikan harga gabah ini berdampak pada kesulitan kilang dalam menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras di pasaran.
Hal ini diperparah oleh kenaikan harga pembelian beras oleh Bulog yang telah mencapai Rp6.500 per kilogram, sehingga memicu kenaikan harga di atas angka tersebut karena pelaku swasta harus menjaga pembelian agar tetap kompetitif.
Selain pengawasan pada sektor pangan, Ridho juga memaparkan kinerja KPPU Kanwil I Medan yang meliputi tiga kajian utama, yakni sektor pangan, ekonomi digital, dan program asta cita yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Di sisi advokasi, KPPU juga menggarap kemitraan sektor perkebunan dan persaingan usaha sektor logistik.*
(mi/a008)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL