Presiden Prabowo Turun Tangan, PPATK Buka Kembali Rekening Dormant

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengakhiri kontroversi mengenai pemblokiran rekening nganggur (dormant accounts) oleh PPATK.

Keputusan untuk membuka kembali rekening-rekening yang semula diblokir disampaikan usai Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dipanggil ke Istana Presiden pada Rabu (30/7/2025) sekitar pukul 17.00 WIB, dan menyelesaikan agenda rapat bersama Presiden pada pukul 19.04 WIB.

Ivan menyatakan dirinya memang dipanggil Presiden, meski tidak membeberkan rincian materi pembahasan rapat tersebut.

Ia mengarahkan bahwa pertanyaan terkait hasil pertemuan lebih lanjut dapat disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Tak lama setelah rapat berlangsung, PPATK memulai proses pembukaan kembali sejumlah rekening dormant yang sebelumnya diblokir.

Langkah ini diambil menyusul keresahan masyarakat terdampak kebijakan tersebut.

"Betul, pemblokiran rekening dormant sudah dibuka kembali," ucap Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah.

Menurut data yang dihimpun, jutaan rekening dormant telah diterima PPATK dari perbankan.

Lebih dari separuh rekening akun tersebut sudah diaktifkan kembali.

Pada Mei 2025, PPATK memblokir sekitar 140.000 rekening yang tidak aktif selama lebih dari satu dekade.

Dana yang mengendap diperkirakan mencapai Rp428,6 miliar. Sisanya akan direaktivasi setelah pemilik rekening melakukan verifikasi.

Sejumlah pihak menyoroti kebijakan PPATK yang dianggap mendadak dan menimbulkan keresahan publik.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, meminta PPATK agar memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai alasan pemblokiran serta prosedur pemulihan rekening.

Ia juga menekankan bahwa hak dasar konsumen atas informasi harus dipenuhi, dan proses reaktivasi tidak membuat konsumen kesulitan.

Di sisi lain, ekonom senior Didik J. Rachbini dari INDEF menyebut bahwa tindakan pemblokiran secara masif tanpa prosedur hukum yang jelas adalah "kebijakan buruk" dan di luar wewenang PPATK.

Ia menegaskan bahwa PPATK bukan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah pemblokiran akun sendiri.

Kebijakan pemblokiran rekening dormant yang kemudian dibuka kembali menunjukkan adanya respons cepat dari pihak negara terhadap keresahan masyarakat.

Meski demikian, narasi publik menuntut transparansi yang lebih besar, prosedur yang akuntabel, dan komunikasi publik yang lebih terbuka agar kebijakan ke depannya dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan keresahan.*

(bi/a008)