Rudi menyatakan bahwa Komisi B DPRD Sumut akan memanggil Bulog serta Biro Perekonomian Pemprov Sumut guna menelusuri kemungkinan adanya kartel distribusi yang mengatur jalur beras dari produsen ke pasar.
"Saya juga minta KPK dan Kejaksaan Agung ikut turun. Jangan main-main dengan urusan pangan. Negara harus hadir penuh dalam menjamin keadilan distribusi dan stok bahan pokok," tegasnya.
Peringatan Terakhir: Jangan Tunggu Masyarakat Turun ke Jalan
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan kepada Menteri Perdagangan, Kepala Bulog, dan Gubernur Sumut untuk segera ambil tindakan nyata.
"Jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru bertindak. Ini soal hak dasar warga. Negara harus tegas terhadap siapa pun yang mengacaukan sistem pangan nasional," pungkas Rudi.*