JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan nilai jual produk dan membuka akses ke pasar ekspor global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah ekonomi bagi UMK karena menjamin produk yang bersih, sehat, dan aman.
"Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, karena halal itu bersih, sehat, dan aman. Banyak sekali contoh produk UMK kita yang setelah bersertifikat halal mampu menembus ekspor," ujar Haikal, dikutip dari Antara, Senin (4/8/2025).
Produk UMK Masuk Pasar Global Berkat Sertifikasi Halal
Haikal mencontohkan UMK asal Surabaya yang semula sulit menembus koperasi dan toko ritel modern. Setelah memperoleh sertifikat halal, produk mereka kini rutin diekspor dua kontainer ke Eropa.
Ia menyebutkan bahwa saat ini sertifikat halal telah bertransformasi menjadi standar industri global, bukan hanya simbol keagamaan.
"Halal bukan hanya untuk umat Islam. Halal adalah jaminan mutu, mencerminkan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk," ujarnya.
18.000 Kuota Sertifikasi Halal Gratis Masih Tersedia
Haikal juga menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka kesempatan besar bagi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati).
"Contohnya di provinsi Lampung, dari total kuota 44.000 sertifikat, masih tersedia sekitar 18.000 kuota yang belum dimanfaatkan," kata Haikal.
BPJPH juga mendorong Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di daerah untuk memperkuat pendampingan kepada pelaku UMK, agar proses pengurusan sertifikat halal bisa lebih mudah.
"Kami ingin para pegiat UMK terbantu dan tidak kesulitan saat mengurus sertifikasi halal. Pendampingan ini sangat krusial," tambah Haikal.*
(bs/j006)
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim independen guna me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kemen
EKONOMI
JAKARTA Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari konflik
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekuran
NASIONAL
BATU BARA Di saat kebutuhan uang tunai meningkat jelang Lebaran, mesin ATM milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Talawi justru
PERISTIWA
DELI SERDANG Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Palti Hutabarat, menjadi korban aksi teror
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan hunian tetap (hun
NASIONAL
JAKARTA Permohonan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Wido
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam
EKONOMI
