Mensos Gus Ipul Tegaskan Bansos Bukan Program Seumur Hidup, Ajak Pilar Sosial Fokus pada Pemberdayaan

PONOROGO – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah program permanen, melainkan bantuan bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebelum diarahkan menuju program pemberdayaan.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan dialog bersama ratusan pilar sosial dari tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, pada Senin (4/8/2025).

"Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu hanya salah satu fase. Yang utama adalah bagaimana mereka bisa berdaya. Usia produktif akan dievaluasi tiap lima tahun untuk melihat kelayakan berpindah ke program pemberdayaan," ujar Gus Ipul.

Dialog yang digelar di Ponorogo ini diikuti 435 peserta, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tagana, hingga pendamping rehabilitasi sosial dari tiga kabupaten.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai tantangan dan masukan langsung kepada pemerintah pusat.

Seorang pendamping dari Ponorogo, misalnya, mengungkapkan beban kerja yang cukup kompleks.

Ia berharap adanya sistem penjadwalan yang lebih terstruktur agar pendampingan berjalan lebih optimal.

"Kami tetap kuat, tetapi berharap ada penjadwalan yang lebih tertata, karena tugas seringkali bertumpuk," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk memperkuat koordinasi serta memberikan perlindungan dan dukungan kerja bagi para pendamping.

"Saya sangat berterima kasih. Kita harus konsolidasi agar ke depan kerja teman-teman pendamping lebih efektif dan bermakna," ucapnya.

Gus Ipul juga mengungkapkan keprihatinan atas temuan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online, dengan sekitar 300.000 di antaranya berasal dari PKH.

"Sebanyak 230 ribu sudah langsung kami hentikan penyalurannya. Sisanya sedang kami dalami. Bisa saja data mereka disalahgunakan oleh pihak lain," jelasnya.