10 Penggilingan Padi di Karawang Tutup, Ombudsman RI: Mereka Takut

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan adanya kekhawatiran yang meluas di kalangan pelaku usaha perberasan, khususnya di wilayah Karawang, Jawa Barat.

Sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi di Kecamatan Tempuran dilaporkan menghentikan operasionalnya akibat kekhawatiran terhadap pemeriksaan hukum terkait mutu dan dugaan kasus oplosan beras.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

"Yang mencolok, dari 23 penggilingan padi di sana, 10 sudah tutup. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan, tapi karena kondisi sekarang. Mereka merasa takut untuk menjual atau memproduksi beras," ungkap Yeka.

Menurut Yeka, kondisi stok di penggilingan padi sudah sangat mengkhawatirkan.

Beberapa penggilingan besar yang biasanya menyimpan puluhan ribu ton kini hanya memiliki stok yang sangat minim.

"Contohnya, ada penggilingan yang biasanya punya stok 30.000 ton, sekarang tinggal 2.000 ton. Ada juga yang biasanya menyimpan 5.000 ton, kini hanya tersisa 200 ton," tambahnya.

Penurunan ini diduga disebabkan oleh kekhawatiran pelaku usaha dalam melakukan distribusi dan pengemasan beras, karena takut dianggap melanggar ketentuan hukum yang sedang diperketat.

"Mereka bilang takut salah label, takut salah kemasan, bahkan takut salah bicara saat menjual. Ini kan bukan barang haram, mereka hanya ingin berdagang," tutur Yeka.

Kekhawatiran yang sama juga berdampak pada rantai distribusi beras ke ritel modern.

Berdasarkan pemantauan langsung tim Ombudsman, sejumlah toko ritel modern mulai mengganti rak beras dengan produk lain karena kosongnya stok.

"Pagi ini kami terjunkan tim, hasilnya di sejumlah ritel modern rak beras kosong, bahkan sudah diganti dengan rak air mineral," ujar Yeka.

Sementara itu, di pasar tradisional, meskipun stok beras masih tersedia, harga yang ditawarkan terpantau tinggi.

Hal ini menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok harian.

Melihat situasi yang dinilai semakin mengarah pada krisis ketersediaan pangan, Ombudsman RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dan memberikan jaminan keamanan hukum kepada para pelaku usaha beras.

"Kalau pelaku usaha merasa takut untuk berdagang, maka ini bukan lagi persoalan teknis, tapi krisis kepercayaan. Pemerintah harus hadir agar mereka merasa aman untuk menjalankan usaha yang sah," tegas Yeka.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus beras oplosan yang sedang ditangani aparat hukum, jangan sampai berdampak pada ketersediaan pangan masyarakat secara umum.

"Kasus ini jangan sampai membuat stok beras makin langka. Kita bicara tentang kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.*

(bb/a008)