JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan agar pemerintah mencabut ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium.
Usulan ini disampaikan menyusul temuan kasus beras bermutu rendah yang dijual sebagai beras premium atau beras oplosan di pasaran.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyatakan bahwa pencabutan HET beras premium dinilai penting agar pasar dapat berjalan secara sehat dan transparan, khususnya bagi pelaku usaha swasta.
Menurutnya, pemerintah cukup mengatur HET untuk beras medium yang berkaitan langsung dengan program stabilisasi harga dan pasokan.
"HET beras premium sebaiknya dicabut. Biarkan swasta menyediakan beras premium sesuai mekanisme pasar. Pemerintah cukup mengatur HET untuk beras medium saja," kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Yeka menambahkan, apabila terjadi fluktuasi harga beras di kemudian hari, pemerintah tetap memiliki instrumen pengendali melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Melalui program ini, pemerintah dapat menyalurkan beras dengan harga yang setara dengan HET beras medium, tanpa harus memberlakukan batasan harga untuk jenis premium.
"Cukup HET medium yang diberlakukan untuk pemerintah. Untuk pelaku usaha swasta, biarkan beras premium ditentukan sesuai daya beli dan kebutuhan pasar," ujarnya.
Di sisi lain, Ombudsman juga menanggapi wacana pemerintah yang berencana menyederhanakan klasifikasi beras menjadi satu jenis, yakni beras reguler, dengan satu harga nasional.
Menurut Yeka, langkah ini dikhawatirkan dapat menghilangkan pilihan beras bermutu tinggi bagi konsumen, terutama kalangan menengah ke atas yang memiliki daya beli lebih besar.
"Jika kita hanya menyediakan satu jenis beras dengan butir patah hingga 30%, maka kita akan tertinggal dari negara lain yang memiliki standar mutu lebih tinggi. Konsumen yang sebenarnya mampu membeli beras berkualitas tinggi pun jadi kehilangan opsi," paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa kebijakan satu harga beras reguler masih dalam proses perumusan.
MEDAN Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Ge
PERISTIWA
BANDUNG Rumah milik mantan personel Cherrybelle, Anisa Rahma, di Bandung dilaporkan hangus terbakar pada Kamis, 30 April 2026. Peristiwa t
ENTERTAINMENT
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatera Utara menggelar aksi long march dalam peringat
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan baru terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja dalam peringatan Hari
NASIONAL
MEDAN Sebuah bus yang membawa rombongan pelajar terjun ke jurang sedalam sekitar 15 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Peristiwa ini
PERISTIWA
JAKARTA Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, soal perbedaan upah pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) denga
NASIONAL
JAKARTA Proyek kereta cepat JakartaBandung Kereta Cepat Whoosh kembali menuai sorotan setelah adanya perubahan skema pembiayaan yang di
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah apartemen di Kota Medan yang diduga dijadikan gudang penyimpanan vape be
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menyita aset dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi distribusi semen yang melib
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyentil kinerja BPJS Kesehatan dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Inte
PEMERINTAHAN
