Kemensos Alihkan Bansos Usia Produktif ke Program Pemberdayaan Ekonomi

CIREBON – Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengalihkan fokus bantuan sosial (bansos) bagi penerima usia produktif ke program pemberdayaan ekonomi.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang masih mampu bekerja tidak hanya mengandalkan bantuan, melainkan didorong untuk mandiri secara finansial.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa perubahan program ini dirancang untuk menjadikan bantuan pemerintah lebih berorientasi pada produktivitas, bukan sekadar konsumsi.

"Bantuan tetap kami berikan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Namun, bagi masyarakat usia produktif, kami dorong mereka mengikuti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha agar bisa mandiri," ujarnya saat berkunjung ke Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8).

Evaluasi penerima bansos dilakukan secara berkala setiap lima tahun.

Mereka yang sudah dinilai mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial dan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan, mulai dari pelatihan hingga pembinaan usaha serta pemberian modal usaha.

Menurut Gus Ipul, penghentian bansos bukan berarti pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya, melainkan mengubah bentuk dukungan dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif.

"Sering kali terjadi kesalahpahaman, bahwa penghentian bantuan berarti pemerintah meninggalkan mereka. Justru, kami mengarahkan mereka agar mampu mandiri lewat program pemberdayaan," jelasnya.

Peralihan ini dilakukan secara berbasis data dengan pengawasan ketat dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Setiap pendamping bertugas memastikan kesiapan penerima bansos dalam mengikuti program pemberdayaan hingga akhirnya mandiri secara ekonomi.

Gus Ipul juga berbagi sejumlah kisah sukses penerima bansos yang kini telah bertransformasi menjadi pelaku usaha produktif, bahkan mampu membuka lapangan kerja baru di lingkungan mereka.

"Kami akan terus melakukan koreksi untuk penerima yang tidak tepat sasaran, sementara yang tepat sasaran akan terus kami dukung," tambahnya.

Selain itu, Kemensos mengajak pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan, mulai dari penyediaan pelatihan, fasilitasi usaha, hingga membuka akses pasar bagi para peserta yang telah beralih menjadi pelaku usaha.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Gus Ipul optimistis bahwa upaya penanggulangan kemiskinan akan semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami menargetkan kemiskinan ekstrem bisa nol persen pada tahun 2026, termasuk di Kabupaten Cirebon," tutupnya.*

(bi/a008)