Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual dan diikuti Wagubsu Surya di Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (19/8/2025). (foto: Diskominfo Sumut)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
MEDAN – Pemerintah terus berupaya menekan laju inflasi melalui penguatan distribusi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya komoditas beras.
Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual dan diikuti Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya di Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (19/8/2025).
Rakor yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Perum Bulog, serta perwakilan pemerintah daerah ini menyoroti pentingnya percepatan penyaluran beras SPHP sebagai langkah konkret untuk menekan harga di pasaran dan menjaga daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa terdapat 14 provinsi yang berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan Sumut mencatat angka tertinggi yakni sebesar 3,58%.
Kenaikan ini utamanya dipicu oleh lonjakan harga beras, cabai merah, dan bawang merah.
"Beras menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Ini harus segera kita tangani secara serius agar harga bisa dikendalikan dan tidak semakin membebani masyarakat," ujar Tomsi Tohir.
Tomsi meminta agar Perum Bulog mempercepat realisasi penyaluran beras SPHP sesuai dengan target nasional, yakni 16% per semester untuk setiap daerah.
Saat ini, capaian distribusi masih berada di angka 2,94%, yang dinilai belum optimal.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk aktif membantu mempercepat distribusi SPHP agar harga beras bisa segera stabil. Penyaluran ke pasar tradisional juga harus ditingkatkan," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida, menyampaikan bahwa Bulog telah menyalurkan sebanyak 38.811 ton beras SPHP sejak Juli hingga Agustus 2025.
"Penyaluran tidak hanya melalui pasar tradisional, tetapi juga merambah ritel modern dan dilakukan secara canvassing langsung ke pasar-pasar di seluruh wilayah Indonesia," kata Rini.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran direksi Bulog telah turun langsung ke lapangan bersama Pemda dan TNI/Polri untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP dengan harga terjangkau.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya melalui kolaborasi strategis antara Pemda, Bulog, dan stakeholder lainnya.
Upaya sinergis ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*