BEKASI – Perum Bulog memastikan telah melakukan penyederhanaan terhadap sistem aplikasi penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yakni Klik SPHP, guna menjawab berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diambil setelah sejumlah pihak menyoroti kompleksitas sistem aplikasi yang dinilai menyulitkan akses terhadap beras subsidi, khususnya bagi pedagang tradisional.
Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi beras SPHP ke masyarakat luas, terutama di tengah tantangan harga pangan yang terus berfluktuasi.
Baca Juga:
"Sudah penyederhanaan aplikasi. Tetap dipakai, tetapi kontrolnya langsung dari daerah, tidak langsung dari pusat," ujar Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat ditemui dalam kegiatan Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Selasa (19/8).
Menurut Rizal, aplikasi Klik SPHP merupakan instrumen penting dalam proses verifikasi penyaluran beras subsidi agar tetap sasaran.
Baca Juga:
Sistem ini dirancang sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan potensi penyimpangan, seperti praktik pengoplosan beras yang sempat mencuat beberapa waktu terakhir.
Ketentuan penggunaan aplikasi ini diberlakukan secara menyeluruh, mencakup pedagang, instansi pemerintah, TNI, Polri, serta lembaga lain yang menjadi saluran distribusi beras SPHP hingga akhir tahun 2025.
"Semua pengecer, TNI, Polri, maupun Pemda dan lain sebagainya kalau pesan beras SPHP harus menggunakan aplikasi Klik SPHP," tegas Rizal.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencermati sejumlah kendala di lapangan, terutama dari pedagang tradisional yang mengalami kesulitan saat mengakses sistem Klik SPHP.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Bulog guna membantu para pedagang agar tidak terkendala secara teknis dalam proses pemesanan.
"Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah, sama-sama didatangi dulu yang berjualan beras, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk menjual beras Bulog," tutur Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri.
Bulog menegaskan bahwa penyederhanaan sistem ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan bahwa beras subsidi SPHP dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan dengan proses distribusi yang adil dan transparan.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
