Soleman B. Ponto: Sistem Merit Tak Bisa Jadi Dasar Otomatis Isi Kursi Ombudsman yang Kosong
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai niat Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.
Pernyataan ini disampaikan TB Hasanuddin merespons kesiapannya pemerintah Indonesia menjadi fasilitator dialog di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, menyusul konfirmasi serangan gabungan AS dan Israel ke Iran.
"Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Akan tetapi, langkah tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang," kata TB Hasanuddin, Minggu (1/3/2026).Baca Juga:
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menekankan tiga pertimbangan utama.
Pertama, peran fasilitator harus diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Indonesia saat ini tergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump, yang membuat posisi Indonesia lebih condong ke poros AS dan Israel sehingga mungkin sulit diterima Iran.
Kedua, fasilitator konflik memerlukan komitmen serius. TB Hasanuddin mempertanyakan kesiapan Presiden Prabowo maupun Menteri Luar Negeri Sugiono untuk meluangkan waktu, tenaga, dan anggaran dalam memfasilitasi dialog yang berkelanjutan.
Ketiga, kejelasan terkait kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia harus menjadi pertimbangan utama. TB Hasanuddin menekankan bahwa setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional.
Selain itu, TB Hasanuddin berpandangan bahwa peran Indonesia sebagai fasilitator lebih relevan jika dilakukan di kawasan ASEAN, seperti konflik perbatasan Thailand–Kamboja, karena lebih terkait langsung dengan stabilitas dan kepentingan nasional Indonesia.
"ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia," tegasnya.*
(k/dh)
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
PADANG Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemanfaatan tambahan Tr
NASIONAL
MEDAN Suasana duka masih menyelimuti keluarga Daffa Al Bukhari (17), pelajar kelas 3 SMA yang meninggal dunia diduga akibat tertembak di
PERISTIWA
AMBON Seorang anggota Polri berinisial Briptu BN kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Propam Polresta Pulau Ambon dan Pulaupul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, membeberkan besaran penghasilan dosen UGM dalam sidang lanjutan uji materi Und
PENDIDIKAN
JAKARTA Suasana di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, berubah pada Jumat (24/7/2026) malam ketika pemeriksaan man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat permintaan supervisi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Guber
HUKUM DAN KRIMINAL