Wali Kota Medan Pastikan Tak Ada Kenaikan Pajak, Ekonom: Ini Langkah Strategis Jaga Daya Beli Masyarakat

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak akan menaikkan tarif pajak daerah dalam waktu dekat.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi kota serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Pernyataan ini mendapat apresiasi dari Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin.

Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus menjadi dorongan positif bagi dunia usaha di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.

"Kebijakan untuk tidak menaikkan pajak sangat berarti dalam menjaga daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat. Ini juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk tetap tumbuh," ungkap Gunawan kepada wartawan, Rabu (20/8).

Gunawan memaparkan bahwa kinerja ekonomi Kota Medan pada 2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,07% (year-on-year), sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Sumatera Utara yang berada di angka 5,03%.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Kota Medan, termasuk tidak menaikkan pajak, memiliki dampak yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Namun, Gunawan mengingatkan agar Pemko Medan tidak berpuas diri.

Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

"Tanpa inovasi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), Kota Medan bisa menghadapi perlambatan ekonomi, sebagaimana yang dialami Sumut pada kuartal II 2025 yang hanya tumbuh 4,69%," imbuhnya.

Gunawan menyarankan agar Pemko Medan mencari alternatif pembiayaan selain kenaikan pajak.

Salah satunya adalah dengan memperluas kerja sama dengan sektor perbankan daerah seperti Bank Sumut, atau memaksimalkan potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Pemko bisa menggandeng perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Medan untuk menyalurkan CSR-nya secara produktif, misalnya untuk pengembangan UMKM," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, mengingat sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) kota.

"UMKM jangan dipandang sebelah mata. Dengan sinergi antara Pemko, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, kita bisa mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif," tegas Gunawan.

Gunawan mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi perhatian serius, terutama di tengah potensi penurunan dana transfer dari pusat.

Oleh karena itu, skala prioritas dalam pembangunan perlu disusun secara bijak.

"Tidak menaikkan pajak memang menjaga daya beli, tetapi kebutuhan lain seperti infrastruktur dan pelayanan publik tetap harus dipenuhi. Maka dibutuhkan langkah cerdas dalam pembiayaan," tambahnya.

Ia menutup dengan harapan agar Pemko Medan tetap fokus pada kebijakan pro-rakyat dan mampu membangun sinergi antar-stakeholder demi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.*

(vv/a008)