Fahri Hamzah: Subsidi Tanah Bisa Turunkan Harga Properti hingga 50 Persen

JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan perubahan mendasar dalam kebijakan subsidi perumahan.

Menurutnya, skema subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk bantuan pembiayaan sebaiknya dialihkan menjadi subsidi atas harga tanah, terutama di kawasan perkotaan.

Fahri menilai, lonjakan harga tanah merupakan penyebab utama mahalnya harga rumah di kota-kota besar.

Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan subsidi diarahkan langsung untuk menekan harga tanah agar masyarakat dapat memperoleh hunian dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

"Daripada kita terus menerus menyubsidi cicilan rumah yang harganya tetap tinggi karena mahalnya tanah, lebih bijak jika subsidi diberikan pada komponen tanahnya. Dengan begitu, harga properti bisa turun lebih dari 50 persen," ujar Fahri saat berbicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Fahri menyampaikan bahwa pembangunan rumah ke depan akan diprioritaskan dalam bentuk hunian vertikal.

Model ini dinilai cocok diterapkan di Indonesia, mengingat laju urbanisasi yang sangat cepat dan terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan.

Fahri mengutip pernyataan Presiden saat berdiskusi dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, bahwa Indonesia tidak ragu mencontoh kesuksesan pembangunan 1 juta rumah vertikal di Singapura.

"Presiden mengatakan kita tidak malu-malu mencontoh yang baik, termasuk keberhasilan Singapura dalam membangun hunian vertikal," jelasnya.

Data Bank Dunia juga menunjukkan bahwa pada tahun 2035, diperkirakan 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan urban.

Oleh karena itu, solusi perumahan yang efisien dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak.

Fahri turut mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan lahan-lahan milik negara, terutama di sepanjang sungai dan pantai yang selama ini terkesan terabaikan atau menjadi kawasan kumuh.

Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun hunian vertikal minimal 3–5 lantai.

Selain itu, area bawah bangunan bisa dimaksimalkan sebagai ruang publik atau fasilitas umum seperti taman, kedai kopi, atau tempat berkumpul masyarakat.

Konsep ini dinilai mampu menambah nilai estetika kota sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

"Kalau rumah-rumah di pinggir sungai ditata ulang, secara perlahan sungai kita juga akan menjadi bersih. Karena sebagian besar sedimentasi dan pencemaran sungai justru berasal dari limbah domestik warga yang tinggal di sekitarnya," tutur Fahri.

Usulan ini mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan besar penyediaan perumahan layak bagi masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk.

Dengan mendorong pembangunan hunian vertikal dan pengalihan skema subsidi ke elemen tanah, diharapkan semakin banyak masyarakat kelas menengah dan bawah yang dapat mengakses perumahan yang layak, sehat, dan terjangkau.*

(tt/a008)