JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengakui adanya kebocoran anggaran yang terjadi dari tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan dalam pembekalan kepada guru dan kepala sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memulai dengan menegaskan bahwa anggaran pendidikan Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia.
Baca Juga:
"Semua sekolah dasar harus kita perbaiki, semua sekolah menengah harus kita perbaiki, semua sekolah vokasi harus kita perbaiki, semua perguruan tinggi harus kita perbaiki. Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar, terbesar," ujarnya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Namun, Presiden mengimbau agar tidak terlalu cepat berpuas diri karena tantangan yang masih ada, khususnya soal kebocoran anggaran.
Baca Juga:
"Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Anggaran kita besar. Tapi masih besar pula kebocoran, kebocoran, kebocoran," tuturnya dengan tegas.
Prabowo menjelaskan bahwa persoalan kebocoran anggaran tersebut juga dirasakan oleh pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi di lapangan.
"Saudara-saudara di daerah-daerah lebih tahu masalah ini daripada kami-kami di Jakarta. Kalian yang merasakan, selalu anda dengar kan, anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian," kata Presiden yang disambut sorakan.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya perbaikan agar anggaran yang dialokasikan dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana? Ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Dan ini tidak terjadi di kita saja. Di banyak negara seperti ini," imbuhnya.
Presiden juga berbagi pengalaman dari pertemuannya dengan seorang tokoh asal India yang kini menjadi warga negara Amerika Serikat.
Tokoh tersebut mengungkapkan bahwa India pernah mengalami kebocoran anggaran yang besar, di mana hanya 15 rupee dari 100 rupee yang sampai ke rakyat.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
