BNPT Tegaskan Aksi KKB di Papua Tak Masuk Kategori Tindak Pidana Terorisme, Ini Alasannya
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA– Harga minyak goreng bersubsidi merek "Minyak Kita" kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Di saat pemerintah pusat telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter, para pedagang di Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, justru nekat menjualnya hingga Rp17.000. Selisih harga yang tajam ini membuat warga geram.
Kemarahan publik pun tak terelakkan. Mereka menuding Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Batu Bara gagal menjalankan fungsi kontrol.Baca Juga:
"Bubarkan saja Disperindag! Nggak ada manfaat sama sekali! Harga dibiarkan naik sesuka hati," pekik Z, warga setempat, Kamis (tanggal), dengan wajah penuh amarah.Keluhan senada datang dari E, ibu rumah tangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dapurnya."Kami hidup makin susah. Tapi pemerintah daerah seperti tutup mata," ujarnya lirih.Dugaan "Main Mata" dengan Oknum Pejabat
Fenomena serupa terus berulang. K, warga Tanjung Tiram, menduga adanya permainan kotor di balik lonjakan harga ini."Sepertinya sudah ada yang mengatur. Ini bukan sekadar pedagang nakal. Kami curiga ada oknum pejabat yang ikut bermain," ungkapnya.Padahal, ketentuan HET untuk minyak goreng bersubsidi jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2024. Pelanggaran terhadap kebijakan ini bisa dijerat hukum sesuai UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — mencakup sanksi administrasi, pencabutan izin, hingga pidana penjara dan denda miliaran rupiah.
Rakyat Siap "Lapor Presiden"
Karena merasa dikhianati oleh pemerintah daerah, warga Batu Bara berencana melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto."Kalau di daerah tidak bisa dipercaya, biar Presiden yang turun tangan. Kami akan kirim laporan resmi," tegas Z.Bagi warga, ini bukan sekadar soal minyak goreng. Ini tentang hak rakyat atas barang kebutuhan pokok bersubsidi yang dijamin negara — dan ketika instansi pemerintah gagal, rakyat tak akan diam.*(M/006)
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan dana stimulan bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi m
NASIONAL
YOGYAKARTA Sekitar 6,7 juta penduduk Indonesia diperkirakan terinfeksi hepatitis B, sementara sekitar 2,5 juta lainnya terinfeksi hepati
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran calon mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional atau MagangHub
NASIONAL
BANDA ACEH Majelis Pengurus Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) Kota Banda Aceh dipercaya menjadi tuan rumah seka
NASIONAL
OlehFirdaus ArifinADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan. Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengaw
OPINI
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR Mandiri 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UM
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan terdapat 335 perusahaan pemilik konsesi yang berada di kawasan lahan terba
NASIONAL
TOBA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Bintang Timur Balige (BTB), Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menjadi perhat
PERISTIWA