KUTAI KARTANEGARA - PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat legalisasi aset negara, khususnya di sektor hulu migas. Komitmen ini diwujudkan melalui program Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN), yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk operasional migas nasional.
.jpeg)
Langkah konkret tersebut dilakukan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2025, melalui kegiatan pemeriksaan tanah oleh tim Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Lapangan Semberah, Desa Salo Cella, Kecamatan Muara Badak. Pemeriksaan dilakukan atas pengajuan permohonan Hak Pakai Selama Dipergunakan oleh PHSS atas nama pemerintah melalui SKK Migas.
Baca Juga:
Tim Panitia A Kantor Pertanahan, bersama perwakilan dari PHSS, aparat desa, hingga Ketua RT, melakukan penelitian fisik dan yuridis terhadap lahan yang diajukan untuk memastikan keabsahan data sebelum proses sertifikasi dilanjutkan.
Handri Ramdhani, Senior Manager Relations PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), menyatakan bahwa sertipikasi BMN merupakan bagian penting dari regulasi pengamanan aset negara, sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2004, PP 27/2014 jo. PP 28/2020, serta peraturan dari Kementerian Keuangan.
Baca Juga:
"Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kami berkewajiban melakukan pembebasan lahan dan sertipikasi atas nama pemerintah. Sertifikasi ini sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas demi menjaga ketahanan energi nasional," ujar Handri.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. "Aset migas ini adalah Barang Milik Negara dan termasuk Objek Vital Nasional (Obvitnas). Oleh karena itu, keamanannya menjadi tanggung jawab bersama," tegasnya.
Sementara itu, Taranita Fitri Andriani, Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, mengatakan bahwa tanah sebagai BMN perlu didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum dan menertibkan administrasi pertanahan negara.
PHSS berada di bawah naungan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang mengelola Wilayah Kerja Sanga Sanga di Kalimantan Timur. Dalam operasionalnya, perusahaan menjalankan bisnis migas berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan terus berinovasi melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan.*
PADANGSIDIMPUAN Usai melaksanakan agenda Reses II, Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Fraksi PDI Perjuangan, Saripah Hanum Lubis, la
Pemerintahan
MEDAN Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba mendapat dukungan nyata dari
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat elek
Ekonomi
JAKARTA Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang mengguncang berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, muncul berbagai
Nasional
MEDAN Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan warga di pusat Kota Medan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggo
Peristiwa
MEDAN Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota
Peristiwa
BINJAI Ratusan sopir ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan Markas Polres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Binjai, Jumat
Peristiwa
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Brigjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyampaikan apresiasi dan penghargaan ke
Peristiwa
JAKARTA Situasi di depan Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, memanas pada Jumat malam (29/8/2025) setelah massa aksi berhasil men
Nasional
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, turut angkat suara terkait insiden tragis yang menewaskan seorang
Nasional