Ombudsman Sebut 300.000 Ton Beras Bulog Terancam Rusak, Negara Bisa Rugi Hingga Rp4 Triliun: Mentan Amran Buka Suara

JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas beras nasional melalui penguatan sistem dari hulu hingga hilir.

Langkah ini, menurutnya, dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dan memastikan pasokan beras yang sehat serta berkualitas bagi masyarakat.

Dalam keterangannya kepada wartawan saat mengunjungi Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/9/2025), Amran menyebut bahwa proses peningkatan mutu telah dimulai sejak tahap penyerapan gabah petani oleh Bulog.

Upaya tersebut akan berlanjut hingga tahap penyimpanan dan distribusi.

"Kita perbaiki mulai dari serapan. Bahan bakunya, penyimpanannya kita perbaiki. Kemudian distribusinya," ujar Mentan Amran.

Ia menyampaikan, sejumlah komponen dalam ekosistem pertanian seperti distribusi pupuk dan benih dinilai sudah berjalan dengan baik.

Sementara itu, sistem irigasi masih dalam tahap pembenahan dan ditargetkan selesai pada tahun mendatang.

Selain itu, Amran juga menyoroti peran alat dan mesin pertanian (alsintan) serta optimalisasi lahan (oplah) yang turut mendukung produktivitas sektor pertanian.

Menurutnya, langkah-langkah ini mendukung program perluasan lahan sawah baru yang tengah dijalankan pemerintah.

"Pekerjaan terakhir kita adalah membangun ekosistem pangan yang sehat. Tinggal di hilir. Kalau ini selesai, maka ekosistem pangan dari hulu ke hilir telah kita benahi," jelasnya.

Kualitas beras saat ini tengah menjadi perhatian publik, menyusul temuan Ombudsman RI terkait potensi penurunan mutu sekitar 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog.

Kondisi tersebut, menurut Ombudsman, dapat menimbulkan kerugian negara hingga Rp4 triliun, jika tidak segera ditangani.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan bahwa beras tersebut diduga tidak hanya berasal dari stok impor, namun juga dari gabah "at any quality" yang diserap Bulog dalam beberapa waktu terakhir.

"Taksiran kerugiannya bisa mencapai Rp4 triliun. Ini perhitungan kasar," ujar Yeka.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat bahwa realisasi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai sekitar 20,21% dari total target 1,5 juta ton.

Hingga 1 September 2025, distribusi tercatat sebanyak 303.187 ton.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, menyampaikan data tersebut dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa (2/9), dan berharap percepatan distribusi dapat segera dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.*

(bi/a008)