Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Untuk bisa mengajukan pinjaman KUR BRI 2025, pelaku usaha perlu memenuhi beberapa persyaratan administratif, di antaranya:
KTP & Kartu Keluarga (KK)
Berusia minimal 17 tahun atau 21 tahun (untuk KUR Mikro)
Akta Nikah (jika sudah menikah)
NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
NIB atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW
Tidak sedang memiliki kredit usaha di bank lain (kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit)
Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan
Cara Pengajuan KUR BRI 2025
BRI menyediakan dua metode pengajuan KUR, yaitu:
1. Secara Langsung ke Kantor Cabang
SIMALUNGUN Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M di Masjid Jami&039 Pasar Baru, Kelurahan Bosar Maligas, Kecamatan Bosar M
Agama
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium Indonesia (INALUM) melakukan dukungan langsung dalam program Pasar Murah Kabupaten Batu Bara. Prog
Ekonomi
DELI SERDANG Warga Gang Istirahat, Pasar 10 Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, digemparkan dengan ulah seorang kakek yang
Hukum dan Kriminal
TANGERANG SELATAN Jalur Maruga di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah bersolek alami berkat mekarnya bunga Tabebuia rosea, tanaman h
Pariwisata
JAKARTA Meski tengah menjadi sorotan publik terkait pemangkasan fasilitas dan tunjangan, anggota DPR RI tetap berhak menerima uang pensi
Politik
JAKARTA Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengungkapkan bahwa kelompok massa yang mela
Nasional
JAKARTA CEO Microsoft Satya Nadella membagikan lima prompt atau perintah berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menurutnya telah menyederh
Sains & Teknologi
SINABANG Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah tenggara Kabupaten Sinabang, Provinsi Aceh, pada Jumat (5/9/2025) puku
Peristiwa
BATU BARA Memanfaatkan hari libur, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, bersama jajaran meninjau lahan
Nasional
JAKARTA Gaji bersih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi turun menjadi Rp 65,5 juta per bulan, menyusul keputusan penghentian tun
Politik