Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA - Perum Bulog menegaskan bahwa beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) aman dan layak dikonsumsi, menyusul munculnya keluhan pedagang soal mutu beras yang dinilai menurun.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, M. Suyamto, menjelaskan bahwa saat ini Bulog mengelola stok beras sebanyak 3,9 juta ton, di mana 75 persen berasal dari pengadaan dalam negeri dan sisanya dari impor.
"Dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kami kelola, hanya kurang dari 0,1 persen yang perlu dilakukan reproses. Itu pun sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas beras agar tetap layak konsumsi," ujar Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (5/9).
Bulog juga menerapkan sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) seperti penyemprotan anti-hama, fumigasi, serta pemantauan rutin kondisi gudang. Tak hanya itu, uji laboratorium juga dilakukan secara berkala untuk menjamin mutu dan keamanan pangan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa seluruh beras yang disalurkan dalam program pemerintah seperti SPHP dan Bantuan Pangan sudah melalui pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum dikemas.
"Bulog berkomitmen untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak konsumsi," tegas Rizal.
Ombudsman: Pedagang Keluhkan Kualitas Beras SPHP
Meski demikian, Ombudsman RI mencatat sejumlah keluhan dari pedagang pasar tradisional, khususnya di wilayah Jabodetabek, terkait kualitas beras SPHP. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyebut banyak keluhan terkait kadar air, penampakan fisik, hingga aroma beras.
Yeka menyambut baik kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pengembalian beras bermutu buruk. Namun, ia menggarisbawahi bahwa proses tersebut di lapangan tidak selalu mudah dilakukan oleh para pedagang.
"Langkah ini bagus, tapi pengembalian itu perlu didukung sistem yang efisien agar pedagang tidak merasa dirugikan," ujarnya.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN