Pulihkan Pertanian Sumatera, Mentan Ajukan Tambahan Dana Rp 5,1 Triliun
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti tahun 1998 lagi. Menurutnya, pemerintah telah memiliki pengalaman dan pengetahuan krusial dalam menangani berbagai krisis ekonomi sejak tahun 2008 hingga pandemi 2021.
"Kita cukup punya pengetahuan untuk mengendalikan ekonomi. Gak mungkin lagi kita seperti krisis 1998. Kita sudah mengalami beberapa krisis, sudah teruji, dan pengetahuan ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, dan 2021 kemarin," kata Purbaya dalam acara Great Lecture di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Namun, Purbaya tidak menampik bahwa masih ada kelemahan dalam manajemen kas negara. Ia menyoroti fluktuasi besar dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), yang bahkan pernah mencapai Rp 800 triliun, namun tidak segera disalurkan untuk menggerakkan ekonomi nasional.
"Kalau bunganya 7 persen, maka sekitar Rp 56 triliun itu adalah bunga dari uang yang enggak dipakai. Itu pemborosan. Dana-dana itu kan dari utang. Jadi, kalau enggak digunakan, ya mubazir," tegasnya.
Kebijakan Moneter dan Fiskal Dinilai Menyerap Likuiditas
Selain itu, Purbaya juga mengkritik kebijakan moneter dan fiskal yang menurutnya sama-sama cenderung menyerap likuiditas pasar, bukan mendorongnya. Hal ini, kata dia, menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.
"Dua otoritas kita (moneter dan fiskal) malah mengeringkan sistem finansial. Akibatnya, ekonomi melambat dan kita semua jadi susah," tuturnya.
Solusi: Guyuran Dana Rp 200 Triliun dari BI ke Perbankan
Sebagai solusi, Purbaya menyarankan agar pemerintah mulai mengalirkan dana dari BI ke sistem perbankan nasional.
"Ini gampang betulinnya. Potong Rp 100–200 triliun dari dana mengendap di BI, masukin ke perbankan. Pertumbuhan uang akan cukup, enggak harus tinggi, tapi cukup di 15–20 persen. Itu bisa membalikkan arah ekonomi kita," ujar Purbaya optimistis.
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor
EKONOMI
NIAS SELATAN Pelapor sekaligus korban dugaan korupsi Dana Dacil (Dana Khusus Guru di Daerah Terpencil) di Nias Selatan, Liusman Ndruru,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Perayaan Natal Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jurnalis asal Pidie Aceh, Ferdian Ananda Majni, meraih penghargaan Jurnalis Media Cetak Terbaik Adam Malik Awards 2026 dari Keme
NASIONAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
JAKARTA TIMUR Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Tapanuli Selatan menggelar pertandingan amal untuk membantu korban bencana banjir bandan
OLAHRAGA
SOLO Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi telah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya beberapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Kepolisian Resor Jembrana mulai mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui Rapat Koordinasi Awal Pengamanan Ope
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL