Pengukuhan Abpednas Sumut, Bobby Nasution Terus Mendorong Desa Berinovasi Lewat Skema Kompetisi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus mendorong desadesa di Sumut untuk berinovasi dalam pembangunan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran melalui sistem pendataan pengguna berbasis QR Code.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi BBM subsidi sekaligus mendorong penggunaan BBM non-subsidi.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa pembelian BBM subsidi jenis solar bersubsidi maupun Pertalite di seluruh SPBU telah menerapkan transaksi menggunakan QR Code secara penuh, khususnya untuk kendaraan roda empat.
"Untuk penyaluran subsidi solar atau biosolar, saat ini sudah 100% pembelian BBM biosolar menggunakan QR Code. Untuk Pertalite, tahun ini juga kami telah menyelesaikan transaksi Pertalite 100% menggunakan QR Code," ungkap Mars Ega dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (12/9/2025).
Mars Ega menambahkan, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan konsumsi BBM non-subsidi yang dipasarkan Pertamina.
Realisasi penyaluran BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite bahkan masih di bawah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Untuk produk Pertalite, realisasi penyaluran saat ini sekitar 10% di bawah kuota, sedangkan untuk solar subsidi sekitar 3% di bawah kuota. Dengan pengendalian subsidi yang tepat sasaran, kami melihat adanya peningkatan signifikan pada produk non-subsidi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memaparkan bahwa salah satu faktor kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta adalah adanya peralihan konsumsi dari BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Peralihan ini terjadi pasca penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina.
"Menurut perhitungan kami, terjadi shifting konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi sebesar 1,4 juta kiloliter. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan BBM di badan usaha swasta," kata Yuliot di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Lebih jauh Yuliot menjelaskan, sebagian masyarakat belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengakses BBM subsidi karena kendaraan yang mereka miliki tidak memenuhi ketentuan kapasitas mesin (CC) yang ditetapkan.
Kondisi ini memaksa mereka beralih ke BBM non-subsidi.
"Sementara masyarakat perlu melakukan pendaftaran QR Code, namun karena kapasitas mesin kendaraannya tidak sesuai, mereka akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi," pungkasnya.
Dengan penerapan QR Code yang telah berjalan 100% untuk BBM subsidi di SPBU Pertamina, pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga optimistis program subsidi tepat sasaran ini akan terus berjalan efektif, mengurangi penyalahgunaan, dan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien di tengah masyarakat.*
(cb/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus mendorong desadesa di Sumut untuk berinovasi dalam pembangunan
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima titipan tiga unit mobil hasil sitaan tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dala
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) ke
NASIONAL
DENPASAR Ratusan peserta meramaikan kegiatan Bali Charity Fun Run 2026 yang digelar pada Minggu (15/2/2026) pagi di Jalan Sugianyar, Des
OLAHRAGA
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) menargetkan sebanyak 8.000 personel dalam kondisi siap diberangkatkan ke Gaza untuk misi kemanu
NASIONAL
YOGYAKARTA Kementerian Hukum Republik Indonesia meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggar
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan UndangUnd
POLITIK
ACEH BESAR Ir. Safrizal, ST. MT, resmi terpilih sebagai anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu. Safrizal menegaskan pencalonannya murni seba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterkaitan rangkap jabatan Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti potensi korupsi yang rawan terjadi di jalur impor, menyusul operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL