Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lambat Serap Anggaran: Dana Akan Ditarik!

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan turun langsung mengawasi kinerja penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang dinilai belum optimal.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat belanja negara dan memastikan anggaran terserap maksimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan memulai kunjungan ke sejumlah kementerian besar mulai bulan depan, guna mengevaluasi langsung hambatan dan mencari solusi konkret di lapangan.

Baca Juga:

• Menuju Lumbung Pangan Timur Indonesia, Pemerintah Gaspol Bangun 1 Juta Hektare Sawah di Merauke!

"Saya sudah izin ke Presiden, bulan depan akan keliling kementerian-kementerian besar yang penyerapan anggarannya belum optimal," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).

Menkeu juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan tenggat waktu hingga Oktober 2025 bagi setiap kementerian untuk mempercepat belanja anggarannya.

Jika hingga waktu tersebut tidak ada kemajuan signifikan, maka dana yang belum terserap akan ditarik dan dialihkan ke program-program lain yang lebih siap dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kalau mereka perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur," tegasnya.

Langkah tegas ini diambil untuk mencegah terulangnya tren serapan anggaran yang rendah di akhir tahun anggaran, yang kerap menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sejak dilantik sebagai Menkeu kurang dari sepekan lalu, Purbaya langsung mengumumkan sejumlah langkah agresif demi memperkuat ekonomi domestik.

Salah satu kebijakan terobosannya adalah mengalihkan dana kas negara sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam bentuk deposito on call.

Dana tersebut diberikan kepada lima bank BUMN yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Di sisi lain, Purbaya juga memasang target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6 hingga 6,5 persen dalam 1–2 tahun ke depan.

Target ini disebut realistis jika pemerintah mampu mengelola potensi permintaan domestik secara tepat, sembari memastikan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

"Pertumbuhan itu bisa dicapai asal ada keberanian, sinkronisasi kebijakan, dan eksekusi yang cepat. Anggaran harus jadi alat percepatan, bukan malah jadi penghambat," pungkas Purbaya.*

(bb/a008)

Menuju Lumbung Pangan Timur Indonesia, Pemerintah Gaspol Bangun 1 Juta Hektare Sawah di Merauke!

Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional untuk Fresh Graduate, Gaji Sesuai UMP

BPJS Ketenagakerjaan Beri Diskon Iuran 50%, Begini Cara Mendapatkannya

Rocky Gerung Balas Sindiran Menkeu Purbaya: "Kasir Tak Bisa Dorong Mesin Ekonomi"

Rupiah Menguat ke Rp16.381 per Dolar AS, Didukung Stimulus Pemerintah

Universitas Moestopo Bahas Strategi Menuju Indonesia Emas 2045 dalam Seminar Nasional