Kemenkop Gelar Rakor Regional Perdana di Bali, Dorong Akselerasi Kopdes Merah Putih

BALI – Kementerian Koperasi dan UKM - Kemenkop - menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan - Kopdes/Kel - Merah Putih sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi desa.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kemenkop, Ahmad Zabadi, saat membuka Rapat Koordinasi/Rakor Regional Kopdes Merah Putih yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan/OJK Bali, Selasa, 16 September 2025.

Bali menjadi provinsi pertama yang melaksanakan rakor regional, yang kemudian akan dilanjutkan di lima daerah lain yakni Batam, Makassar, Banten, Pontianak, dan Ternate.

Baca Juga:

• Jambore Kader Posyandu Bali 2025 Resmi Digelar, Fokus pada Pencegahan Stunting dan Inovasi Layanan

Rakor ini diikuti oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM dari berbagai wilayah seperti NTB, NTT, Yogyakarta, hingga Papua Barat.

Ahmad Zabadi menegaskan salah satu fokus utama percepatan Kopdes Merah Putih adalah pada aspek pembiayaan.

Pemerintah tengah mendorong agar prosedur pembiayaan koperasi dipermudah, tidak hanya untuk modal kerja, tetapi juga investasi fisik.

"Presiden Prabowo menekankan bahwa pembiayaan harus dapat menjangkau pembangunan gudang dan fasilitas penyimpanan. Ini sangat penting karena lebih dari 80 persen Kopdes Merah Putih saat ini belum memiliki aset fisik," jelas Zabadi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keberadaan gudang dengan ukuran minimal 20x30 meter menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi barang subsidi dan kebutuhan pokok di desa dapat berjalan lancar.

Target pemerintah pun sangat ambisius. Hingga akhir tahun 2025, lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih diharapkan dapat beroperasi secara optimal.

"Koperasi tidak hanya berperan sebagai distributor produk, tetapi juga menjadi agregator dan konsolidator ekonomi desa," tegas Zabadi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, melaporkan perkembangan Kopdes Merah Putih di Bali yang saat ini memiliki 716 koperasi berbadan hukum.

Meski demikian, Bali masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, sarana prasarana, serta tenaga pendamping koperasi yang memadai.

Sebagai langkah solusi, Satgas Provinsi Bali bersama Satgas kabupaten/kota telah menggelar pelatihan kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi.

Hingga kini, tiga angkatan pelatihan sudah terlaksana dengan melibatkan sekitar 90 pengurus koperasi.

Beberapa kabupaten juga telah mengadakan program pelatihan serupa dengan dukungan anggaran daerah.

Bali pun mulai mengintegrasikan koperasi desa dengan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/SIMKOPDES, di mana sekitar 75 persen Kopdes Merah Putih di Bali sudah terdaftar dan aktif dalam sistem ini.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat akselerasi Kopdes Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang kuat, transparan, dan mandiri, guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.*

Jambore Kader Posyandu Bali 2025 Resmi Digelar, Fokus pada Pencegahan Stunting dan Inovasi Layanan

Pasca Banjir Bali, Gubernur Koster Temui Sejumlah Menteri di Jakarta: Bahas Normalisasi Sungai dan PWA

Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lambat Serap Anggaran: Dana Akan Ditarik!

Menuju Lumbung Pangan Timur Indonesia, Pemerintah Gaspol Bangun 1 Juta Hektare Sawah di Merauke!

Pemerintah Matangkan Program Magang Nasional untuk Fresh Graduate, Gaji Sesuai UMP

Polda Bali Ungkap Peredaran Obat Keras Ilegal, Amankan 3 Pelaku dan Ribuan Tablet Berbahaya