Indonesia Baru Kelola 10% Energi Panas Bumi, Bahlil: Sisanya Harus Segera Dimanfaatkan!

JAKARTA – Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia, namun baru sekitar 10% saja yang dimanfaatkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan pemanfaatan sumber energi terbarukan ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini," ujar Bahlil dalam pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Jilid III, Ini 4 Pejabat yang 'Didepak' dari Kabinet Prabowo

Dengan kapasitas terpasang 2.744 MW, Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia sebagai produsen listrik panas bumi, hanya kalah dari Amerika Serikat yang memiliki kapasitas sekitar 3.937 MW.

Meski demikian, potensi total panas bumi Indonesia mencapai 23.742 MW, yang berarti masih terbuka peluang besar untuk pengembangan.

Melihat potensi yang belum tergarap maksimal, Bahlil mendorong percepatan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk mereformasi regulasi dan memangkas birokrasi yang menghambat investasi sektor energi baru dan terbarukan.

Sebagai bentuk percepatan, Kementerian ESDM telah meluncurkan platform digital "Genesis" pada tahun 2024 untuk pengelolaan panas bumi.

Mulai tahun ini, seluruh proses lelang WKP dilakukan secara daring melalui platform tersebut.

"Salah satu yang tidak disukai investor adalah aturan yang berbelit-belit. Maka program kami adalah memangkas berbagai tahapan regulasi yang menghambat proses percepatan di bidang geothermal. Kita memangkas semuanya," tegas Bahlil.

Tak hanya regulasi dan sistem lelang, pemerintah juga memperkuat sisi infrastruktur melalui penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms).

Langkah ini diambil karena selama ini keterbatasan jaringan transmisi menjadi penghambat utama dalam distribusi listrik dari sumber panas bumi ke jaringan nasional.

"Kita menyusun RUPTL 2025-2035 sebesar 48 ribu km sirkuit. Ini bentuk komitmen dan konsekuensi dalam mendorong energi baru terbarukan. Ini bukan sekadar janji, tapi langkah konkret," ujar Bahlil.

Dalam gelaran IIGCE 2025, Bahlil juga menyaksikan penandatanganan 7 nota kesepahaman (MoU) antara berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, BUMN, swasta nasional, dan investor asing.

MoU tersebut mencakup kerja sama pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas SDM (capacity building), dan pembiayaan proyek panas bumi dengan kapasitas tambahan 265 MW dan nilai investasi mencapai USD1,5 miliar atau sekitar Rp25 triliun.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan panas bumi menjadi bagian integral dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai net zero emission.

Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri yang ramah lingkungan.

"Kita tidak bisa kerja sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan dunia pendidikan. Ini momentum besar untuk menjadikan geothermal sebagai tulang punggung energi nasional," tutupnya.*

(bi/a008)

Shell PHK Karyawan Imbas Kelangkaan BBM, Bahlil Bantah: Kuota Sudah Tambah!

BPN Tabanan Teken Kerja Sama dengan PLN untuk Percepatan Sertifikasi dan Pembebasan Lahan Infrastruktur Listrik

Prabowo Genjot Energi Surya Nasional: 100 GW Panel Surya Akan Dibangun

SD Negeri Banua Sibohou Belum Teraliri Listrik dan Internet, Proses Belajar Terkendala

Besok, PLN Padamkan Listrik 8 Jam di Sejumlah Wilayah Medan Kota

Bahlil: Uji Coba Biodiesel B50 Sedang Berjalan, Target Implementasi 2026