PWI Fest 2026 Digelar di Jakarta, Bekali Jurnalis Hadapi Era AI dan Digital Menuju HPN 2027
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
KPK menilai Muzaki berperan sebagai perantara atau broker dalam pembagian kuota haji dari pihak biro travel dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ke Kementerian Agama (Kemenag).
"Ya (bisa disebut broker), seperti sebagai perantara, untuk menyambungkan inisiatif-inisiatif dari PIHK atau dari biro-biro travel ini," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo, Rabu (14/1/2026).Baca Juga:
Pemeriksaan Muzaki menjadi bagian dari pendalaman KPK terkait keputusan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024, apakah sepenuhnya dilakukan oleh Kemenag atau ada intervensi pihak biro travel dan PIHK.
"Jadi apakah diskresi ini murni dilakukan oleh Kementerian Agama atau ada inisiatif juga dari PIHK atau dari biro travel sehingga ketemu angka 50-50%," kata Budi.
Kasus kuota haji tambahan ini bermula dari penambahan 20 ribu jemaah haji untuk tahun 2024.
Sebelumnya, Indonesia menerima kuota 221 ribu jemaah, lalu bertambah menjadi 241 ribu.
Kuota tambahan ini dibagi rata, 10 ribu untuk jemaah haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus, padahal UU Haji menetapkan kuota khusus maksimal 8% dari total.
Akibat kebijakan ini, 8.400 jemaah haji reguler yang telah menunggu lebih dari 14 tahun gagal berangkat.
Berdasarkan hasil penyidikan, KPK telah menetapkan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.
KPK menyatakan telah mengantongi bukti yang cukup untuk mendukung penetapan tersangka tersebut, sementara pemeriksaan Muzaki menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan bukti tambahan terkait dugaan praktik perantara kuota haji.*
(d/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 45 Desember 202
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna D
PEMERINTAHAN
MEDAN Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun w
HUKUM DAN KRIMINAL
KYUSHU Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, t
INTERNASIONAL
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan adanya praktik mafia beras yang disebut telah merugikan masyara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Roy Suryo,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rektor Universitas AlAzhar Medan, Assoc. Prof. Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., secara resmi melepas lebih dari 500 mahasiswa untuk m
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL