JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan perbedaan harga barang-barang subsidi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Subsidi ini mencakup berbagai kebutuhan vital masyarakat mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, hingga pupuk.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), Purbaya menegaskan bahwa pemberian subsidi merupakan bentuk keberpihakan fiskal pemerintah agar masyarakat tetap bisa menikmati harga energi dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.Baca Juga:
Harga keekonomian Pertalite seharusnya Rp 11.700 per liter. Namun masyarakat hanya membayar Rp 10.000 per liter. Selisih Rp 1.700 atau 15 persen ditanggung APBN melalui kompensasi.
"Realisasi subsidi Pertalite pada 2024 tercatat Rp 56,1 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 157,4 juta kendaraan," jelas Purbaya.
Selisih harga paling besar terjadi pada Solar. Harga keekonomian Rp 11.950 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp 6.800 per liter. Artinya, Rp 5.150 atau 43 persen ditanggung APBN. Realisasi subsidi Solar sepanjang 2024 mencapai Rp 89,7 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4 juta kendaraan.
Minyak Tanah
Harga keekonomian minyak tanah mencapai Rp 11.150 per liter, sedangkan masyarakat cukup membayar Rp 2.500 per liter. Selisih Rp 8.650 atau 78 persen ditanggung APBN. Realisasi subsidi minyak tanah tahun 2024 mencapai Rp 4,5 triliun dengan penerima manfaat 1,8 juta rumah tangga.
Purbaya menyebut LPG 3 kilogram menjadi salah satu komoditas dengan subsidi terbesar. Harga keekonomian mencapai Rp 42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Dengan demikian, APBN menanggung Rp 30.000 per tabung atau sekitar 70 persen.
"Realisasi subsidi LPG 3 kg pada 2024 mencapai Rp 80,2 triliun dengan 41,5 juta pelanggan penerima manfaat," ungkapnya.
Listrik
Sektor kelistrikan juga mendapatkan subsidi besar. Untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, harga keekonomian Rp 1.800/kWh, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 600/kWh. Selisih Rp 1.200 atau 67 persen ditanggung APBN, dengan realisasi Rp 156,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 40,3 juta pelanggan.
Sedangkan untuk pelanggan 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp 1.400/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 400 atau 22 persen ditanggung pemerintah dengan realisasi Rp 47,4 triliun untuk 50,6 juta pelanggan.
Pupuk
Pemerintah juga tetap memberikan subsidi pada sektor pertanian. Harga keekonomian pupuk Urea mencapai Rp 5.558/kg, namun petani cukup membayar Rp 2.250/kg. Selisih Rp 3.308 atau 59 persen ditanggung APBN. Total realisasi subsidi Urea tahun 2024 mencapai Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk.
Sementara pupuk NPK dengan harga keekonomian Rp 10.791/kg hanya dijual Rp 2.300/kg. Artinya, subsidi Rp 8.491 atau 78 persen per kilogram ditanggung pemerintah.
Tantangan Ketepatan Sasaran
Meski subsidi ini dinilai membantu meringankan beban masyarakat, Purbaya mengakui masih ada masalah ketepatan sasaran. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelompok masyarakat sangat mampu masih ikut menikmati porsi signifikan dari subsidi energi.
"Ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan berkeadilan," tegas Purbaya.
Ia juga menegaskan bahwa keberpihakan fiskal lewat subsidi ini akan terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.*
(kp/j006)
SLEMAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman resmi menetapkan mantan Bupati Sleman dua periode, Sri Purnomo, sebagai tersangka dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Di era digital, mendapatkan penghasilan tambahan lewat aplikasi penghasil uang menjadi semakin mudah. Salah satu metode yang popul
Ekonomi
Karangasem, Bali Dirreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Teguh Widodo S.I.K., M.M., bersama Kabidhumas Kombes Pol Ariasandhy S.I.K., memben
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Koalisi Serikat Pekerja BuruhPartai Buruh (KSPPB) menyampaikan sejumlah usulan penting dalam audiensi bersama pimpinan DPR dan
Nasional
LUBUK PAKAM Tiga bocah yang sempat viral karena aksi terpujinya membersihkan mushola dan menyusun meja pengajian di sekolah mereka, bertem
Pendidikan
JAKARTA Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke3 Republik Indonesia B. J. Habibie, hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan dari Komisi P
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Malam 30 September 1965 menjadi salah satu malam paling genting dalam sejarah Indonesia. Saat peristiwa Gerakan 30 September (G3
Nasional
MALANG Eks dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim, memberikan kla
Nasional
JAKARTA Meta Ayu Puspitantri, istri almarhum mantan diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, memberikan klarifikasi terkait
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Umum I PSSI, Zainudin Amali, menegaskan tidak khawatir terkait anggaran pemerintah untuk Timnas Indonesia U23 yang ak
Olahraga
