DPR Desak Negara Hadir Lindungi Hajatan Warga dari Premanisme
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus tambahan senilai hampir US$2 miliar atau sekitar Rp33 triliun untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di sisa kuartal IV-2025.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun, yakni:Baca Juga:
"Tentu [dengan stimulus ini] akan sangat membantu. Mudah-mudahan masih ada lagi stimulus yang bisa kita luncurkan, termasuk juga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru)," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar evaluasi terhadap stimulus ekonomi terus dilakukan hingga Oktober.
Evaluasi ini mencakup potensi penambahan insentif baru yang menyasar sektor konsumsi masyarakat, daya beli, serta program padat karya.
"Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan meluncurkan insentif tambahan menjelang akhir tahun, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," kata dia.
Airlangga menegaskan bahwa stimulus yang sedang disiapkan merupakan bagian dari Program Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi 2025, yang terdiri atas:
- 8 program akselerasi ekonomi 2025,
- 4 program lanjutan pada 2026, dan
- 5 program prioritas penyerapan tenaga kerja.
Salah satu andalan dalam paket tersebut adalah program magang nasional untuk lulusan perguruan tinggi (maksimal 1 tahun setelah lulus), baik lulusan S1, D3, maupun setara.
Program ini akan dihubungkan langsung dengan industri melalui platform SIAPkerja. Sebanyak 20.000 peserta ditargetkan pada gelombang pertama.
Tak hanya fokus pada industri dan tenaga kerja formal, stimulus juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, melalui beberapa program berikut:
- Program bantuan pangan Oktober–November 2025, berupa 10 kg beras per keluarga, dengan anggaran Rp7 triliun.
- Subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah seperti driver ojek online, ojek pangkalan, kurir, dan sopir logistik.
Pemerintah akan menanggung 50% iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) bagi sekitar 731.300 pekerja.
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Honor 600 Pro mulai menampakkan diri lewat foto asli atau live images, memberikan gambaran leb
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/4/2026), terdorong sentimen harga minyak tinggi dan risiko geopoli
EKONOMI
MEDAN Keindahan budaya Nusantara tampak begitu hidup dalam gelaran Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026 di atas geladak KRI
PEMERINTAHAN