JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya bukan sekadar "juru bayar" dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025), saat menyinggung lambatnya realisasi pembangunan kilang minyak oleh PT Pertamina (Persero).
"Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan," tegas Purbaya.
Ia menekankan, pembangunan kilang minyak baru sangat penting untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) serta mengurangi beban anggaran subsidi energi.
Menurutnya, sejak 2018 Pertamina telah berkomitmen membangun tujuh kilang baru dalam waktu lima tahun. Namun, hingga kini janji tersebut belum juga terealisasi.
"Kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru," ujarnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa impor BBM menyedot anggaran yang besar sehingga subsidi energi terus membengkak dari tahun ke tahun. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu APBN 2025.
Rinciannya, subsidi energi untuk BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram tercatat sebesar Rp57,8 triliun atau 53,5 persen dari target APBN senilai Rp108 triliun. Sedangkan kompensasi BBM yang telah dibayarkan sebesar Rp31,1 triliun, termasuk pembayaran kekurangan kompensasi tahun 2024 berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Atas dasar itu, Purbaya mengajak DPR RI bekerja sama dalam mengawasi Pertamina, terutama terkait pembangunan kilang minyak. Ia berharap penguatan pengawasan akan mendorong kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi di masa mendatang.*
(oz/j006)
Editor
: Justin Nova
Menkeu Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar, Pertamina Harus Serius Bangun Kilang Minyak Baru