SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Kendala

JAKARTA- PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan belum ada satu pun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang menyepakati pembelian stok BBM milik Pertamina. Bahkan, dua calon mitra yakni Vivo Energy Indonesia dan BP-AKR (APR) memutuskan menarik kembali minat mereka.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menjelaskan awalnya Vivo dan BP-AKR sempat berminat membeli base fuel Pertamina, namun akhirnya membatalkan kesepakatan.

"Vivo sempat setuju 40 ribu barel, tapi akhirnya tidak disepakati lagi. APR juga pada akhirnya tidak melanjutkan," ungkap Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga:

• Pertamina Tanggapi Sorotan Gubernur Bobby Soal Mahalnya Avtur di Bandara Kualanamu

Selain dua SPBU tersebut, Shell Indonesia juga disebut belum bisa berkolaborasi karena terkendala birokrasi internal perusahaan.

Kandungan Etanol Jadi Faktor Penentu

Achmad menyebut salah satu kendala utama adalah kandungan etanol dalam base fuel Pertamina, yakni sekitar 3,5%. Meski masih sesuai regulasi pemerintah (maksimal 20%), kandungan etanol itu dinilai belum sesuai dengan standar spesifikasi yang berlaku di masing-masing merek SPBU swasta.

"Ini bukan masalah kualitas, melainkan masalah konten. Konten etanol ini sebenarnya aman, tapi tiap merek punya spesifikasi berbeda," tegasnya.

Kesepakatan yang Batal dan Harapan ke Depan

Sebelumnya, Pertamina dan Vivo sempat menjalin kesepakatan bisnis untuk pembelian hingga 40 ribu barel kargo impor. Namun, kesepakatan itu batal dilanjutkan.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa kolaborasi dengan badan usaha swasta tetap terbuka ke depan.

"Menjaga energi adalah kerja bersama. Dengan semangat gotong royong, layanan energi diharapkan semakin merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, empat badan usaha (BU) swasta lainnya disebut masih melakukan koordinasi internal dengan kantor pusat masing-masing sebelum memutuskan langkah lanjut.*