JAKARTA- PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan belum ada satu pun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang menyepakati pembelian stok BBM milik Pertamina. Bahkan, dua calon mitra yakni Vivo Energy Indonesia dan BP-AKR (APR) memutuskan menarik kembali minat mereka.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menjelaskan awalnya Vivo dan BP-AKR sempat berminat membeli base fuel Pertamina, namun akhirnya membatalkan kesepakatan.
"Vivo sempat setuju 40 ribu barel, tapi akhirnya tidak disepakati lagi. APR juga pada akhirnya tidak melanjutkan," ungkap Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).Baca Juga:
Selain dua SPBU tersebut, Shell Indonesia juga disebut belum bisa berkolaborasi karena terkendala birokrasi internal perusahaan.
Kandungan Etanol Jadi Faktor Penentu
Achmad menyebut salah satu kendala utama adalah kandungan etanol dalam base fuel Pertamina, yakni sekitar 3,5%. Meski masih sesuai regulasi pemerintah (maksimal 20%), kandungan etanol itu dinilai belum sesuai dengan standar spesifikasi yang berlaku di masing-masing merek SPBU swasta.
"Ini bukan masalah kualitas, melainkan masalah konten. Konten etanol ini sebenarnya aman, tapi tiap merek punya spesifikasi berbeda," tegasnya.
Kesepakatan yang Batal dan Harapan ke Depan
Sebelumnya, Pertamina dan Vivo sempat menjalin kesepakatan bisnis untuk pembelian hingga 40 ribu barel kargo impor. Namun, kesepakatan itu batal dilanjutkan.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa kolaborasi dengan badan usaha swasta tetap terbuka ke depan.
"Menjaga energi adalah kerja bersama. Dengan semangat gotong royong, layanan energi diharapkan semakin merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, empat badan usaha (BU) swasta lainnya disebut masih melakukan koordinasi internal dengan kantor pusat masing-masing sebelum memutuskan langkah lanjut.*
(cn/dv04)
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 pe
POLITIK
MALUKU Bripda MS, oknum anggota Brimob Batalyon C Pelopor, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual atas kasus dugaan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Survei terbaru dari lembaga riset Indekstat menunjukkan tingkat keyakinan publik yang tinggi terhadap masa depan Indonesia di bawa
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan pola aliran uang yang diterima oleh mantan Kapolr
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
PANDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap maraknya modus penipua
PEMERINTAHAN
PADANGLAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, telah melakukan rotasi jabatan terhadap beberapa pejabat pimpinan ting
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyarankan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardiant
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Polisi akhirnya mengungkap kronologi tragis yang melibatkan Bripda MS, seorang anggota Brimob Polda Maluku, yang diduga melakukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia kembali menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian internasional. Dalam rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (
NASIONAL
