Jusuf Kalla Sebut Rismon Sianipar Minta Bertemu: Mau Minta Uang, Saya Tolak
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah keras tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pendanaan kasus ijazah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah menyiapkan skema pendanaan khusus bagi transmigran atau masyarakat dari kawasan transmigrasi untuk mengikuti program pemagangan di Jepang.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan pihaknya akan membahas rencana ini dengan Bank BNI, salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk menyediakan soft loan agar biaya pemberangkatan tidak membebani calon pekerja.
"Kami siapkan dana talangan supaya mereka tidak harus berutang atau menggadaikan sawah. Insyaallah, kalau dikoordinasikan dengan baik oleh Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan, para transmigran juga lebih percaya diri," ujar Iftitah, dikutip Kamis (2/10/2025).Baca Juga:
Skema ini memanfaatkan alokasi dana Rp 200 triliun dari Kementerian Keuangan ke Himbara untuk pembiayaan produktif.
Masa pemagangan diperkirakan tiga sampai lima tahun, sebelum para pekerja kembali ke Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan subsidi untuk biaya pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran bahasa Jepang, termasuk metode jarak jauh agar lebih efisien.
Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penyalur tenaga kerja ilegal, yang kerap merugikan pekerja Indonesia di Jepang.
Iftitah mencontohkan kasus pekerja Indonesia yang bekerja ilegal karena ditinggalkan penyalur, sehingga bermasalah dengan otoritas Jepang.
Kementrans berkomitmen terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait agar program pemagangan ke Jepang berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi transmigran serta keluarganya.
Kata Kunci: Kementrans, Transmigran, Pemagangan Jepang, Soft Loan, Tenaga Kerja*
(ko/dv23)
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah keras tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pendanaan kasus ijazah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan UndangUn
NASIONAL
MAGELANG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi se
EKONOMI
PAPUA Dua peristiwa berbeda terjadi dalam satu hari di wilayah Papua. Tentara Nasional Indonesia melalui Pusat Penerangan (Puspen) meneg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menduga pelaporan dirinya ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama berk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah serta partai politik di dalam koalisi pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing
NASIONAL
IRAN Militer Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Sabtu, 18 April 2026, hanya beberapa jam setelah jalur pelayaran strategis itu sempa
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan BangsaBangsa (P
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan terja
EKONOMI