MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menghimpun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 30 September 2025 sebesar Rp974 miliar atau 55,96% dari target Rp1,7 triliun.
Data tersebut disampaikan dalam temu pers Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut yang berlangsung di Aula Dekranasda, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (2/10/2025).
Kepala Bapenda Sumut, Ardan Noor, menjelaskan bahwa pencapaian ini didorong oleh program pemutihan pajak, diskon, serta penghapusan denda yang mulai diberlakukan sejak awal Oktober 2025.Baca Juga:
"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Dalam sehari pelaksanaan program, penerimaan pajak naik dari Rp3,2 miliar menjadi Rp6,6 miliar, meningkat hingga 103%," ujarnya.
Selain itu, Ardan menyebut kenaikan serupa terjadi pada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang meningkat sekitar 3,5% sejak program dimulai.
Program pemutihan ini menjadi solusi pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan.
"Program ini bagian dari Kolaborasi Sumut Berkah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, memberikan keringanan, serta mendorong masyarakat agar semakin sadar dan patuh dalam membayar pajak," lanjut Ardan.
Pemprov Sumut telah menghapus berbagai sanksi administrasi pajak, termasuk bebas denda PKB, bebas pokok tunggakan sebelum 2024, bebas Pajak Progresif, serta bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kedua antar perseorangan dalam wilayah provinsi.
Selain itu, masyarakat yang membayar pajak tepat waktu juga berhak mendapat potongan Pokok PKB hingga 5%.
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemprov Sumut menggabungkan berbagai pendekatan mulai dari edukasi, layanan digital, pemberian insentif, penegakan hukum, hingga peningkatan layanan publik.
Kemudahan pembayaran juga diberikan melalui aplikasi SIGNAL dan e-SAMSAT yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak kendaraan.
Ardan Noor menegaskan, "Kesadaran wajib pajak adalah kunci utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kami ingin membangun rasa kepatuhan sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan."
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memberikan kritik tajam terhadap penanganan kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seoran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap pe
NASIONAL
MAKASSAR Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga pestisida secara berlebihan di tengah
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Kuota internet yang cepat habis sering menjadi masalah seharihari bagi pengguna HP. Tanpa strategi yang tepat, pengguna harus m
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ungkapan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci945 di perairan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh masyarakat Kristiani yang merayakan, melalui unggahan d
NASIONAL
PURWAKARTA Seorang pria bernama Dadang, pemilik hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dal
NASIONAL
MEDAN Persoalan tawuran yang berulang di kawasan Belawan kembali menjadi sorotan serius. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas meneg
HUKUM DAN KRIMINAL
