Menkeu Purbaya Siapkan Langkah Pemutihan untuk Industri Rokok Ilegal, Janji Bertindak Tegas Setelahnya

KUDUS - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam membenahi industri rokok ilegal di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pendekatan baru untuk mengakomodasi pelaku usaha ilegal agar dapat beroperasi secara sah di bawah regulasi yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Purbaya melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat (3/10/2025).

"Nanti ke depan, tadi Pak Bupati katanya punya rencana satu lagi untuk membangun kawasan industri yang sejenis di tempat lain dengan luas tanah 5 hektare. Kita melihat berapa cepat dia bangun. Kalau dia enggak punya duit, nanti saya lihat saya bisa masuk enggak ke situ. Dengan harapan produsen yang gelap bisa masuk ke sana," ujar Purbaya.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Jelaskan Pemangkasan Dana TKD: Banyak Penyelewengan, Tapi Alokasi Daerah Tetap Naik

Pemutihan untuk Pelaku Usaha Rokok Ilegal

Menkeu menyebut kemungkinan pemerintah akan melakukan pemutihan atau pengampunan dosa masa lalu bagi pelaku industri rokok ilegal sebagai bagian dari proses legalisasi. Namun, setelah masa transisi tersebut, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum di sektor ini.

"Mungkin akan ada pemutihan juga ya, ke belakang dosanya diampunin. Tapi setelah itu ke depan kita akan bertindak keras," tegasnya.

Langkah ini disebut sebagai bentuk keadilan fiskal dan strategi pemerintah dalam menjaga penerimaan negara dari sektor cukai, sekaligus memperkuat struktur industri hasil tembakau yang berkelanjutan dan formal.

Ciptakan Pasar yang Adil untuk Industri Besar dan Kecil

Purbaya menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga sedang menyusun skema tarif cukai yang lebih adil, khususnya bagi pelaku usaha kecil agar tetap mampu bertahan tanpa mengganggu iklim persaingan usaha.

"Pak Dirjen sedang mempelajari seperti apa yang paling pas buat perusahaan-perusahaan kecil, yang bisa hidup tapi tidak terlalu mengganggu pasar secara nggak fair. Jadi kita ciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun kecil, sehingga semuanya bisa hidup," ujarnya.

Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong penurunan angka pengangguran, terutama di sektor padat karya seperti industri hasil tembakau.

"Yang penting, lapangan pekerjaan tetap terjaga," pungkas Purbaya.*

(oz/j006)