TP PKK Madina Kunjungi Desa Binaan, Perkuat Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Masyarakat
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
BEKASI — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa kemandirian ekonomi nasional hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif serta hubungan industrial yang harmonis.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mandiri dalam produksi industri sehingga tidak perlu bergantung pada impor.
"Kalau orang Indonesia bisa membuat baju, sepatu, hingga komponen otomotif, maka kita tidak perlu lagi produk dari luar negeri. Inilah esensi substitusi impor yang harus kita dorong," ujar Yassierli saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional bertema Industri Manufaktur Indonesia Terkini: Menavigasi Tantangan Berdasarkan Indeks PMI, yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Bekasi, Jumat (3/10).Baca Juga:
Menaker Yassierli menekankan bahwa pembangunan industri tidak boleh hanya berorientasi ekspor semata, tetapi harus pula memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Tanpa adanya daya beli yang kuat, pertumbuhan industri berpotensi menimbulkan ketergantungan baru yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Di sisi lain, Yassierli mengakui tantangan ketenagakerjaan saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK, sementara kebutuhan industri semakin menuntut keterampilan berbasis teknologi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, pemagangan, dan program teaching factory agar tenaga kerja Indonesia dapat lebih adaptif dan berdaya saing di era global.
"Dialog konstruktif antara serikat pekerja dan pengusaha juga sangat kami apresiasi. Mereka tidak hanya membahas soal upah, tetapi juga masa depan industri dan kesejahteraan pekerja," tambah Yassierli.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan produktif dalam menghadapi tantangan global.
Sementara itu, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyoroti bahwa pembangunan industri harus dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat agar produk dalam negeri dapat terserap dengan baik di pasar domestik.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengolahan sumber daya alam secara maksimal untuk memberi nilai tambah, bukan hanya mengekspor bahan mentah.
"Anggaran pelatihan tenaga kerja Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Jika anggaran pelatihan dapat ditingkatkan secara signifikan, maka industri kita akan semakin kuat dan tenaga kerja menjadi lebih terampil," ujarnya.
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN