MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Jumat (10/10/2025).
Peninjauan ini dilakukan guna memastikan sinergi antara kemudahan perizinan dan program perumahan nasional berjalan optimal di daerah.
Dalam kunjungannya, Gubernur Bobby menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Baca Juga:
Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan memfasilitasi penyediaan lahan dan mempercepat perizinan untuk mendukung pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.
"Negara sudah hadir memberikan perhatian luar biasa bagi rakyat kecil yang ingin memiliki rumah. Kita pastikan program ini berjalan, termasuk untuk para pekerja di KEK Sei Mangkei yang akan kita fasilitasi dengan perumahan terintegrasi," ujar Bobby.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan kuota program perumahan subsidi di Sumatera Utara dari 8.200 unit menjadi 20.000 unit tahun ini.
Kenaikan itu merupakan respons atas permintaan Gubernur Bobby untuk mengakomodasi kebutuhan rumah layak bagi MBR di wilayah tersebut.
"Kuotanya sudah kami naikkan. Ini 'karpet merah' dari Presiden untuk rakyat. Kalau tahun ini terserap dengan baik, tahun depan kami tambah jadi 25 ribu unit," tegas Maruarar.
Ia juga memperkenalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan, program nasional yang pertama kali diterapkan di Indonesia.
Skema ini menawarkan suku bunga ringan sebesar 5 persen untuk pelaku usaha seperti kontraktor, pengembang lokal, toko bangunan, hingga UMKM yang terlibat dalam sektor perumahan.
"Kalau bisa pinjam dari KUR, jangan pinjam ke rentenir. Gunakan fasilitas negara yang sudah ada," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah memberikan banyak insentif dalam rangka menyukseskan program tiga juta rumah secara nasional.
Di antaranya pembebasan PPN, BPHTB, dan PBG untuk rumah MBR.
"Kalau penghasilan belum menikah maksimal Rp8,5 juta, sudah menikah maksimal Rp10 juta, itu masih tergolong MBR. Rumah-rumah ini bebas pajak dan biaya izin bangunan, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu," ungkap Tito.
Ia menilai pentingnya sosialisasi intensif di tingkat daerah agar program subsidi ini bisa diakses oleh lebih banyak masyarakat dan tepat sasaran.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk pengawalan langsung terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjamin akses hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri baru.*
JAKARTA Sebanyak 179 korban penipuan pendaftaran CPNS bodong menolak tawaran ganti rugi senilai Rp500 juta yang pernah diajukan pihak Ni
ENTERTAINMENT
SUMATERA BARAT Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mengambil alih 1.583 hektar lahan konsesi PT Sukses Jaya Wood
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 mulai direalisasikan sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026. Seluruh S
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Polemik dugaan penyalahgunaan dana bantuan banjir tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan terus bergulir. Dua kali surat resm
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Musholla AlIkhlas AlM H Dahlan Lubis, yang berlokasi di Jalan Ikan Hiu No. 3, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur,
AGAMA
SOLO Rismon Sianipar tampil sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram y
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Rabu (18/2/2026), menyebabkan Jalan Asrama dan sejumlah jalan
PERISTIWA
BADUNG Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan angka stunting, penganggu
PEMERINTAHAN
