JAKARTA— Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa jumlah penunggak pajak di Indonesia jauh lebih banyak dari sekadar 200 orang seperti yang ramai diberitakan.
Nilai tunggakan pajak tersebut mencapai Rp60 triliun, dan sebagian besar berasal dari kalangan wajib pajak kaya atau prominen.
Menurut Yon, penagihan piutang pajak merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, ia mengakui beberapa kasus bernilai besar memerlukan perhatian dan proses hukum yang panjang.Baca Juga:
"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak. Yang menunggak pajak itu jumlahnya ribuan," ujar Yon dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Yon menjelaskan bahwa proses penagihan tidak berarti dibiarkan, namun mengikuti tahapan hukum sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sebagian wajib pajak diketahui sudah pailit atau tengah berproses di pengadilan, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
"Ada yang prosesnya sudah cukup lama, jadi tentu perlu pendalaman lebih lanjut," tambahnya.
Setelah proses hukum dinyatakan inkrah, barulah kewajiban pajak tersebut resmi tercatat sebagai piutang negara yang harus dibayar.
Yon menuturkan, penagihan piutang pajak kini tengah dikebut oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Beberapa kasus bernilai besar ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di pusat.
"Ini akan kita kelola sampai akhir tahun 2025. Kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat," kata Yon.
Ia menambahkan, kasus dengan nominal besar akan menjadi prioritas utama, sedangkan kasus kecil tetap ditangani di tingkat daerah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya telah mengantongi daftar nama para pengemplang pajak tersebut. Dari total tunggakan Rp60 triliun, pemerintah baru menerima pembayaran sekitar Rp7 triliun.
SUMATERA UTARA Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting, bersama Tim Supervisi melakukan monitoring dan supe
Pemerintahan
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi sejumlah perwira tinggi TNI pada 30 September 2025. adsenseKeputusan tersebut ter
Politik
SUMATERA UTARA Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Roswitha Antonius Ginting, melakukan supervisi dan monitoring Lomba Desa Perconto
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Wisata edukasi konservasi gajah Sumatera di Kawasan Hutan Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, bisa menjadi pilihan menarik ba
Pariwisata
JAKARTA Sutradara film Shutter, Banjong Pisanthanakun, menilai aktor Vino G. Bastian sangat cocok memerankan karakter utama dalam film Sh
Entertainment
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengedukasi masyarakat mengenai pema
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Operasi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, Arie
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan infrastruktur pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran
Peristiwa
SEI RAMPAH Polres Serdang Bedagai menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama, Senin (13/10/2025). Upacara d
Politik
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyampaikan ucapan se
Politik
