JAKARTA— Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa jumlah penunggak pajak di Indonesia jauh lebih banyak dari sekadar 200 orang seperti yang ramai diberitakan.
Nilai tunggakan pajak tersebut mencapai Rp60 triliun, dan sebagian besar berasal dari kalangan wajib pajak kaya atau prominen.
Menurut Yon, penagihan piutang pajak merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, ia mengakui beberapa kasus bernilai besar memerlukan perhatian dan proses hukum yang panjang.Baca Juga:
"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak. Yang menunggak pajak itu jumlahnya ribuan," ujar Yon dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Yon menjelaskan bahwa proses penagihan tidak berarti dibiarkan, namun mengikuti tahapan hukum sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sebagian wajib pajak diketahui sudah pailit atau tengah berproses di pengadilan, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
"Ada yang prosesnya sudah cukup lama, jadi tentu perlu pendalaman lebih lanjut," tambahnya.
Setelah proses hukum dinyatakan inkrah, barulah kewajiban pajak tersebut resmi tercatat sebagai piutang negara yang harus dibayar.
Yon menuturkan, penagihan piutang pajak kini tengah dikebut oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Beberapa kasus bernilai besar ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di pusat.
"Ini akan kita kelola sampai akhir tahun 2025. Kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat," kata Yon.
Ia menambahkan, kasus dengan nominal besar akan menjadi prioritas utama, sedangkan kasus kecil tetap ditangani di tingkat daerah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya telah mengantongi daftar nama para pengemplang pajak tersebut. Dari total tunggakan Rp60 triliun, pemerintah baru menerima pembayaran sekitar Rp7 triliun.
SIDOARJO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesan
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba d
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pan
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indo
Nasional
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan k
Nasional
BANDUNG Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya
Peristiwa
JAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan pada hari ini, Selasa (14/10).
Sains & Teknologi
