JAKARTA— Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa jumlah penunggak pajak di Indonesia jauh lebih banyak dari sekadar 200 orang seperti yang ramai diberitakan.
Nilai tunggakan pajak tersebut mencapai Rp60 triliun, dan sebagian besar berasal dari kalangan wajib pajak kaya atau prominen.
Menurut Yon, penagihan piutang pajak merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, ia mengakui beberapa kasus bernilai besar memerlukan perhatian dan proses hukum yang panjang.Baca Juga:
"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak. Yang menunggak pajak itu jumlahnya ribuan," ujar Yon dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Yon menjelaskan bahwa proses penagihan tidak berarti dibiarkan, namun mengikuti tahapan hukum sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sebagian wajib pajak diketahui sudah pailit atau tengah berproses di pengadilan, bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
"Ada yang prosesnya sudah cukup lama, jadi tentu perlu pendalaman lebih lanjut," tambahnya.
Setelah proses hukum dinyatakan inkrah, barulah kewajiban pajak tersebut resmi tercatat sebagai piutang negara yang harus dibayar.
Yon menuturkan, penagihan piutang pajak kini tengah dikebut oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Beberapa kasus bernilai besar ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di pusat.
"Ini akan kita kelola sampai akhir tahun 2025. Kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat," kata Yon.
Ia menambahkan, kasus dengan nominal besar akan menjadi prioritas utama, sedangkan kasus kecil tetap ditangani di tingkat daerah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya telah mengantongi daftar nama para pengemplang pajak tersebut. Dari total tunggakan Rp60 triliun, pemerintah baru menerima pembayaran sekitar Rp7 triliun.
"Mungkin baru masuk hampir Rp7 triliun. Tapi pembayarannya ada yang bertahap. Nanti saya akan monitor secepat apa progresnya," ujar Purbaya usai menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10).
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengejar para penunggak pajak hingga seluruh kewajiban masuk ke kas negara menjelang akhir tahun.
"Saya harapkan sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun 2025," tegasnya.*
(cn/mt)
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengaku tengah melakukan peneliti
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
Ekonomi
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait permintaan 57 mantan pega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menyidangkan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah subsidi karena terkendala
Ekonomi
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp192 triliun untuk s
Ekonomi
