Pajak Pensiun dan Pesangon Digugat ke MK, Pemohon Sebut Bebani Lansia dan Keluarga

JAKARTA – Sejumlah karyawan swasta menggugat Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juncto Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terkait pemungutan pajak atas pensiun dan pesangon.

Gugatan ini disampaikan dalam permohonan uji materi nomor 186/PUU-XXII/2025 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (10/10/2025).

Para penggugat menilai, kebijakan pajak tersebut menimbulkan frustrasi dan tekanan psikologis bagi lansia yang memasuki usia pensiun.

Baca Juga:

• Buru-Buru ke Samsat! Pemerintah Umumkan Pemutihan Pajak Kendaraan Besar-Besaran Oktober Ini

Mereka menyebut, beban pajak yang dipungut pemerintah tidak hanya memengaruhi pensiunan, tetapi juga mengancam kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

"Ketika dana pensiun yang seharusnya menjadi tiang penopang hidup keluarga dipotong, kekhawatiran tumbuh semakin besar," tulis permohonan tersebut.

Sembilan pemohon yang merupakan karyawan swasta menyebut mereka takut gagal memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak yang belum mandiri, sementara mereka sendiri sudah tidak produktif bekerja.

"Rasa cemas ini menjadi beban psikologis yang melumpuhkan, menimbulkan frustrasi dan putus asa yang tak terucap, serta menggerus semangat hidup keluarga yang telah berjuang begitu keras," ujar para pemohon dalam dokumen resmi.

Menurut mereka, pajak yang dikenakan atas kompensasi pasca kerja—baik akibat pemutusan hubungan kerja maupun pensiun—merupakan ketidakadilan fiskal yang bertentangan dengan konstitusi.

Kebijakan ini dinilai melanggar hak atas rasa aman warga negara, karena penghasilan mereka diambil negara dan menimbulkan risiko psikologis seperti depresi dan trauma.

"Bila ini terus berlanjut, bukan hanya kesehatan mental yang tergerus, tetapi juga keharmonisan keluarga dan komunitas akan ikut terancam," tulis permohonan tersebut.

Berdasarkan argumen tersebut, para pemohon meminta MK untuk membatalkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh yang telah direvisi melalui UU HPP. Mereka juga meminta pemerintah tidak mengenakan pajak atas pensiun, pesangon, THT, dan JHT bagi seluruh rakyat Indonesia, baik pegawai pemerintah maupun swasta.

Permohonan ini menjadi gugatan kedua terkait pajak pensiun dan pesangon yang diadili MK dalam waktu dekat. Sebelumnya, perkara nomor 170/PUU-XXIII/2025 telah menggelar sidang perdana pada Senin (6/10/2025) dengan dalil serupa.

Kuasa hukum pemohon, Ali Mukmin, menekankan bahwa pesangon dan pensiun merupakan penghasilan yang dikumpulkan bertahun-tahun dan tidak selayaknya dikenakan pajak progresif seperti penghasilan biasa.

"Pajak pesangon, pajak pensiun, itu sudah puluhan tahun dikumpulkan oleh para pekerja, tiba-tiba disamakan dengan pajak penghasilan progresif," ujar Ali dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

Para pemohon berharap MK menyatakan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 17 UU PPh juncto UU HPP bertentangan dengan UUD 1945.*

(kp/mt)

Buru-Buru ke Samsat! Pemerintah Umumkan Pemutihan Pajak Kendaraan Besar-Besaran Oktober Ini

Harga Emas Antam Naik Lagi, Tembus Rp2,3 Juta per Gram

Harga Emas Antam Naik, Tembus Rp2,28 Juta per Gram pada 7 Oktober 2025

Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Sentuh Rp2,25 Juta per Gram

Penerimaan Pajak Kripto RI Tembus Rp1,61 Triliun hingga Agustus 2025, Indodax Sumbang Setengahnya

Warga Batu Bara, Ayo Manfaatkan Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2025!