Menkeu “Sentil” Menteri PKP: Ruang Kerja Anda Luas, Rumah Rakyat Cuma 36 Meter? Tidak Adil

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran tajam namun bernada candaan saat berkunjung ke kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Sindiran itu dilontarkan saat Purbaya membandingkan kemewahan ruang kerja Ara dengan ukuran apartemen bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Lihat ruang kerja Anda, ya? Anda kasih apartemen ukuran berapa? Enggak adil ini," ujar Purbaya dengan nada menggelitik, sembari menegaskan bahwa ucapannya merupakan bentuk candaan.

Baca Juga:

• Mahfud MD Dukung Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh: “Beban Berat Bangsa, Harus Diusut Dugaan Mark Up”

Pantauan di lokasi, ruang kerja Ara yang terletak di Lantai 21 memang tampak megah dan luas.

Lantai parket kayu solid, interior berlanggam klasik, dan furnitur ukir khas Jepara menciptakan suasana elegan.

Meja dan kursi kerja berbahan kayu dengan sandaran tinggi, serta area pertemuan berfurnitur earth tone, menjadi pusat perhatian.

Terdapat pula dokumentasi foto-foto Ara bersama Presiden Prabowo Subianto, para menteri, dan pemimpin asosiasi pengembang yang tertata di pigura besar bergaya klasik, menambah kesan eksklusif pada ruangan tersebut.

Sebaliknya, hunian subsidi untuk masyarakat, baik rumah tapak maupun apartemen, hanya berukuran 36 hingga 45 meter persegi.

"Yang diberikan ke rakyat cuma 36 meter, ini ruang kerja Anda berapa?" sentil Purbaya.

Menanggapi sindiran itu, Ara menjelaskan bahwa ruang kerjanya difungsikan tidak hanya sebagai kantor, tapi juga ruang rapat dan tempat bertemu masyarakat.

"Ini diset sebagai ruang kerja, ruang rapat, sekaligus ruang aspirasi. Ratusan orang datang ke sini," jawab Ara.

Namun, ia menyambut positif dorongan Purbaya untuk melakukan revisi standar hunian subsidi.

Ara menyatakan kesiapannya untuk membuat terobosan baru dalam program perumahan nasional yang lebih manusiawi dan terjangkau.

"Prinsip utamanya adalah rumah dan tempat tinggal jangan jauh dari kantor atau tempat kerja. Supaya mereka [rakyat] punya kualitas hidup yang lebih baik," ujar Ara.

Purbaya menekankan bahwa standar hunian saat ini perlu ditinjau ulang, mengingat kebutuhan ruang yang layak adalah bagian dari hak dasar warga negara.

"Saya pikir paling manusiawilah. Luas hunian 36 meter untuk rumah dan 45 meter untuk apartemen perlu kita revisi," tegas Menkeu.

Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan sistem perumahan yang tidak sekadar murah, tapi juga layak huni dan mendukung produktivitas masyarakat.

Saat ini, program perumahan subsidi menjangkau beragam profesi, mulai dari guru, dosen, perawat, hingga pegawai restoran.*

(km/a008)

Mahfud MD Dukung Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh: “Beban Berat Bangsa, Harus Diusut Dugaan Mark Up”

Pemerintah Putihkan Utang Kecil di SLIK OJK, Ratusan Ribu MBR Berpeluang Dapat Rumah Subsidi

Pemerintahan Prabowo Sudah Gelontorkan Rp192 Triliun untuk Subsidi BBM dan LPG

Purbaya Batalkan Pembentukan BPN, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Bawah Kemenkeu

Bahlil: Masa Percaya Medsos Dibanding BPS?

Misbakhun Sentil Purbaya: Stop Komentari Kementerian Lain! Fokus Benahi Ekonomi Bangsa