Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Doakan Amsal Sitepu Dibebaskan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendoakan videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas dalam sidang kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kini, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) diizinkan untuk memimpin BUMN, setelah aturan yang sebelumnya mengharuskan pemimpin BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI) secara resmi diubah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10/2025).Baca Juga:
"Saya telah mengubah peraturannya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia dapat memimpin BUMN kami. Jadi saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, perubahan regulasi ini dilakukan demi membawa BUMN Indonesia ke level global.
Ia telah menginstruksikan manajemen Danantara Indonesia, holding baru yang membawahi sejumlah BUMN strategis, untuk menjalankan perusahaan dengan standar bisnis internasional.
"Saya telah memerintahkan manajemen Danantara untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut sesuai standar bisnis internasional. Anda dapat mencari talenta terbaik, otak terbaik," ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar untuk mendorong efisiensi, daya saing global, serta membuka peluang lebih luas dalam perekrutan pemimpin profesional di BUMN, tanpa batasan kewarganegaraan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti persoalan kesenjangan pemahaman antara pengambil kebijakan politik dan pelaku ekonomi di Indonesia.
Ia menilai, banyak pemimpin politik yang enggan memahami realitas dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
"Banyak pemimpin politik takut terhadap angka-angka. Mereka tidak ingin melakukan pekerjaan rumah terkait ekonomi," katanya.
Prabowo mengutip prinsip lama dari dunia politik Amerika Serikat: "It's the economy, stupid", yang menekankan pentingnya ekonomi sebagai inti dari kebijakan publik dan kepemimpinan negara.
"Jika Anda tidak memahami ekonomi, Anda bisa ditipu oleh para ekonom. Anda tidak boleh terintimidasi oleh para ahli yang disebut-sebut," tegas Prabowo.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam konteks membangun mentalitas pemimpin masa depan Indonesia agar lebih berani, rasional, dan akrab dengan data serta tantangan bisnis modern.
Keputusan membuka pintu bagi ekspatriat memimpin BUMN menandai perubahan paradigma dalam tata kelola perusahaan negara.
Pemerintah menekankan pentingnya profesionalisme, meritokrasi, dan kinerja ketimbang sekadar asal kebangsaan.
Namun, kebijakan ini juga diyakini akan memicu perdebatan publik, terutama soal nasionalisme, kedaulatan ekonomi, serta keterlibatan asing dalam sektor strategis.
Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menjadi pemicu transformasi manajerial di tubuh BUMN agar lebih adaptif dan kompetitif di pasar global.*
(vo/a008)
JAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendoakan videografer Amsal Christy Sitepu divonis bebas dalam sidang kasus dugaan korupsi
NASIONAL
SEOUL Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Blue House atau Cheong Wa Dae, Rabu (1/4/2026), untuk menggelar pertemuan re
INTERNASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (1/4/2026). Pukul 09.11 WIB, IHSG bergerak di level 7.17
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini kembali mencatatkan kenaikan signifikan. Mengacu data resmi Logam Mulia, ha
EKONOMI
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususn
EKONOMI
MEDAN Proses pengalihan status tahanan Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK