JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai alokasi dana sebesar Rp50 triliun per tahun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk memperkuat peran Indonesia Investment Authority (INA).
Purbaya mengatakan, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima proposal resmi dari INA mengenai permintaan dana tambahan tersebut. Karena itu, ia menegaskan belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut.
"Saya lihat nanti INA-nya mau ngomongin seperti apa proposalnya. Saya sih belum lihat sampai sekarang," ujar Purbaya usai menghadiri acara satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti masih adanya dana INA yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai, pemberian dana tambahan perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan penumpukan dana tanpa pemanfaatan nyata.
"INA juga kayaknya masih banyak uang nganggur. Kalau saya kasih begitu, makin banyak yang nganggur," ujarnya.
Menurutnya, efektivitas penggunaan dana harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah memutuskan menambah alokasi dari SAL. Ia menilai tidak ada urgensi untuk menambah dana jika nantinya hanya ditempatkan dalam instrumen investasi seperti obligasi tanpa dampak langsung terhadap perekonomian nasional.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menilai INA sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing berskala besar.
Luhut mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan Rp50 triliun per tahun kepada INA, bersumber dari dana SAL yang saat ini masih tersimpan di Bank Indonesia (BI).
"Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa jadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan," kata Luhut.
Ia menilai, penguatan modal INA melalui tambahan dana tersebut akan meningkatkan kemampuan lembaga itu dalam menarik mitra strategis global dan mempercepat realisasi proyek-proyek investasi prioritas nasional.
Namun, hingga kini pemerintah belum memastikan apakah usulan tersebut akan diakomodasi dalam kebijakan fiskal mendatang.*
(vo/M/006)
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
Politik
BEKASI Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berhasil membuka lapangan pekerjaan b
Ekonomi
SIMALUNGUN Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis menewaskan seorang ibu dan anaknya di Jalan Umum Km 14,515 yang menghubungkan Pematangs
Peristiwa
YOGYAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat JakartaBa
Nasional
JAKARTA Para ilmuwan kembali memperingatkan potensi bencana alam besar yang mengintai kawasan barat Amerika Utara. adsenseZona Subduks
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
Ekonomi
JAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan
