Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pemulihan industri penerbangan nasional yang masih bergulat dengan tekanan operasional pascapandemi.
PMK ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 Oktober 2025 dan berlaku untuk pembelian tiket antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan jadwal penerbangan yang dilakukan pada 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.Baca Juga:
"Insentif ini adalah bentuk komitmen pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mempertimbangkan stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat," ujar Menkeu Purbaya dalam keterangan tertulisnya.
Dalam kebijakan ini, PPN atas tarif tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 11% akan dibagi antara pemerintah dan penumpang.
Sebesar 6% PPN ditanggung oleh pemerintah, sementara 5% sisanya dibayarkan oleh penumpang.
Sebagai contoh, untuk tiket seharga Rp1,35 juta, pemerintah akan menanggung PPN sebesar Rp72.000, sedangkan penumpang hanya membayar Rp60.000.
PPN DTP hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi yang dijalankan oleh maskapai niaga berjadwal.
Maskapai penerbangan wajib menerbitkan faktur pajak elektronik atau dokumen setara seperti tiket, dan melaporkan daftar transaksi secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pemerintah juga menetapkan bahwa pelaporan transaksi yang mendapat fasilitas ini harus dilakukan paling lambat 30 April 2026.
DJP akan melakukan pengawasan secara elektronik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kebijakan ini.
Menurut Kementerian Keuangan, pemberian insentif ini diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, sekaligus memberi stimulus terhadap sektor transportasi, pariwisata, dan perdagangan antarwilayah.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL