Airin Rico Waas Tinjau Progres Dekranas Mall, Siap Jadi Etalase UMKM Medan
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Airin Rico Waas, meninjau progres pembangunan Dekranas Mall yang berl
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pemerintah akan memberikan diskon harga tiket pesawat untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, besaran diskon PPN sebesar 6 persen akan diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.Baca Juga:
Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 15 Oktober 2025.
"PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026 sebesar 6 persen dari penggantian," tulis Pasal 2 Ayat 4 PMK tersebut.
Dalam beleid itu, Purbaya juga menegaskan bahwa PPN DTP hanya berlaku untuk periode pembelian tiket mulai 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026, dan untuk periode penerbangan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
Dengan penerapan kebijakan ini, masyarakat hanya perlu membayar PPN 5 persen dari tarif tiket normal 11 persen, sedangkan sisanya ditanggung pemerintah.
"Untuk PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5 persen dari penggantian," bunyi Pasal 3 PMK tersebut.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya transportasi udara masyarakat selama libur akhir tahun, sekaligus mendorong mobilitas dan sektor pariwisata nasional.*
(cn/M/006)
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Airin Rico Waas, meninjau progres pembangunan Dekranas Mall yang berl
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara menggelar bakti sosial layanan kesehatan di Kabupaten Asah
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap peran Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam kasus dugaan korupsi tata kel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL