MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
Penyesuaian TKD tersebut diperkirakan akan memangkas total belanja Pemda di Sumut hingga Rp9 triliun, sebuah koreksi fiskal signifikan yang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi daerah.
Namun, Bobby menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis guna mengisi celah fiskal tersebut, yakni melalui pemaksimalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).Baca Juga:
"Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Maka harus ada yang menutup celah ini. Salah satunya melalui KUR dan KPP. Pemerintah daerah akan terus mengawasi dan mendorong pemanfaatan KUR agar optimal," ujar Bobby Nasution, Selasa (21/10/2025), usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual dari Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Bobby memaparkan bahwa penyaluran KUR di Sumut saat ini menempati posisi kelima nasional dengan total realisasi mencapai Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan.
Ia menilai angka tersebut belum mencerminkan potensi riil Sumatera Utara, yang memiliki populasi besar dan basis pelaku UMKM yang luas.
"Masih ada daerah yang bahkan belum melakukan pendataan UMKM secara benar. Ini tentu menjadi hambatan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar ekonomi rakyat kita benar-benar tumbuh," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan 1.000 debitur yang secara simbolis melakukan akad KUR dan KPP. Bobby berharap angka ini akan terus meningkat tiap tahun.
Gubernur menyebut bahwa KUR dan KPP kini menjadi instrumen andalan dalam mendongkrak ekonomi masyarakat.
Selain untuk UMKM, KUR kini bisa dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI) agar tidak terjerat praktik ilegal atau pinjaman online (pinjol).
Sementara KPP diarahkan untuk kontraktor lokal, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan, dalam rangka menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
"Anak-anak muda kita lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR ketimbang menjadi TKI ilegal. Begitu juga kontraktor lokal harus kita dorong memanfaatkan KPP agar bisa turut membangun," kata Bobby.
JAKARTA Bareskrim Polri resmi menetapkan YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka dalam ka
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk memeriahkan penutupan Aceh Ramadhan Festival 2026 yang akan digelar besok,
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes, menerima audiensi dari Badan Narkotika Nasional Kabupa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah aplikasi penghasil saldo dompet digital kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satunya adalah Melolo, aplik
EKONOMI
MEDAN Warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menyampaikan keresahan atas meningkatnya angka kriminalitas di kawasan te
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan 1,9 ton
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menegaskan peran strategisnya dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan melalu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. memberikan arahan kepada seluruh personel Direktorat Pengamanan Objek V
NASIONAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui Program Gebyar
PEMERINTAHAN
MEDAN Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan t
PEMERINTAHAN
