MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
Penyesuaian TKD tersebut diperkirakan akan memangkas total belanja Pemda di Sumut hingga Rp9 triliun, sebuah koreksi fiskal signifikan yang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi daerah.
Namun, Bobby menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis guna mengisi celah fiskal tersebut, yakni melalui pemaksimalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).Baca Juga:
"Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Maka harus ada yang menutup celah ini. Salah satunya melalui KUR dan KPP. Pemerintah daerah akan terus mengawasi dan mendorong pemanfaatan KUR agar optimal," ujar Bobby Nasution, Selasa (21/10/2025), usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual dari Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Bobby memaparkan bahwa penyaluran KUR di Sumut saat ini menempati posisi kelima nasional dengan total realisasi mencapai Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan.
Ia menilai angka tersebut belum mencerminkan potensi riil Sumatera Utara, yang memiliki populasi besar dan basis pelaku UMKM yang luas.
"Masih ada daerah yang bahkan belum melakukan pendataan UMKM secara benar. Ini tentu menjadi hambatan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar ekonomi rakyat kita benar-benar tumbuh," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan 1.000 debitur yang secara simbolis melakukan akad KUR dan KPP. Bobby berharap angka ini akan terus meningkat tiap tahun.
Gubernur menyebut bahwa KUR dan KPP kini menjadi instrumen andalan dalam mendongkrak ekonomi masyarakat.
Selain untuk UMKM, KUR kini bisa dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI) agar tidak terjerat praktik ilegal atau pinjaman online (pinjol).
Sementara KPP diarahkan untuk kontraktor lokal, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan, dalam rangka menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
"Anak-anak muda kita lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR ketimbang menjadi TKI ilegal. Begitu juga kontraktor lokal harus kita dorong memanfaatkan KPP agar bisa turut membangun," kata Bobby.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan secara virtual bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran tambahan untuk KPP sebesar Rp130 triliun, yang terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.
"Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor di daerahnya masing-masing agar aktif membangun rumah masyarakat. Debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia," ujar Airlangga dari Surabaya.
Ia juga menegaskan bahwa percepatan program kredit ini merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk menjaga daya beli, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah.
Akad massal 800.000 KUR dan KPP yang digelar secara nasional ini diikuti dari berbagai daerah.
Di Sumatera Utara, acara turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Sementara dari pusat, hadir langsung di Surabaya antara lain Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Bobby menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pemanfaatan KUR dan KPP di daerah.
"Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk perbankan dan OPD, untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat dan mampu mendorong ekonomi Sumut secara konkret," pungkasnya.*
(a008)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
