BALI– Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menggelar rapat bersama Tim Satgas Pangan di Gedung Ditreskrimsus, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas langkah konkret dalam pengendalian harga beras di wilayah Bali yang belakangan mengalami fluktuasi.
Rapat dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Bali Kombes Pol Teguh Widodo, S.I.K., M.M. dan dihadiri sejumlah pihak terkait, antara lain pimpinan Bulog Wilayah Bali, Tenaga Ahli Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan (Distanpangan), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, para Kasat Reskrim Polres/ta jajaran, serta perwakilan produsen dan distributor beras dari seluruh kabupaten/kota di Bali.Baca Juga:
Dalam arahannya, Kombes Teguh menegaskan bahwa Satgas Pangan Terpadu memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan harga beras tetap stabil dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp13.500 per kilogram untuk jenis medium dan Rp14.900 per kilogram untuk jenis premium.
"Kami akan memastikan seluruh pelaku usaha patuh terhadap HET dan mutu beras sesuai label. Minggu pertama akan kita lakukan sosialisasi, minggu kedua jika ada pelanggaran akan diberi teguran, dan jika masih membandel, izin usaha akan dicabut serta diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Kombes Teguh Widodo.
Dari hasil rapat, disepakati bahwa operasi pengendalian harga beras akan dimulai pada Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini akan menyasar tiga lokasi utama, yakni:
- Pasar Tradisional (Pasar Badung dan Pasar Kreneng),
- Retail Modern (Grand Lucky dan Bintang),
- Gudang serta distributor beras di wilayah Bali.
Kombes Teguh juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi distributor untuk "bermain harga". Bila ditemukan adanya penjualan beras di atas HET, pihaknya siap menindak tegas.
"Kami imbau masyarakat agar berperan aktif. Jika menemukan harga beras di atas HET, segera laporkan ke Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Bali," tambahnya.
Pihak Satgas berharap upaya ini dapat menciptakan kestabilan harga dan pasokan beras di Bali, terutama menjelang akhir tahun saat kebutuhan pangan masyarakat meningkat.
"Kegiatan ini bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar," pungkas Kombes Teguh.*
(M/006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
